Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Selatan yang juga Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, siap berkompetisi sebagai calon Ketua Umum Golkar jika nantinya partai beringin menggelar Musyawarah Nasional bersama antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.
“Saya ini bekerja mengikuti kemauan rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi kalau itu (jadi calon Ketua Umum Golkar) untuk kepentingan rakyat, ayo," kata Syahrul di Makassar, Sulsel, Minggu (3/1).
Intinya, ujar Syahrul, dia bersedia jika memang dikehendaki oleh masyarakat. Namun, imbuhnya, saat ini dia lebih fokus bekerja dan mengangkat marwah partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Golkar harus diarahkan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan negara, dengan demikian Golkar itu penting,” kata dia.
Syahrul mengatakan saat ini dia punya banyak pekerjaan dan tanggung jawab terkait jabatan yang ia emban sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.
Namun terkait posisinya sebagai pekerja bagi rakyat dan partai itu pula, klaim Syahrul, dia akan menuruti kemauan rakyat, termasuk jika warga dan kader Golkar menginginkan dia untuk memimpin partai beringin.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, M. Roem, berpendapat Syahrul layak menjabat Ketua Umum Golkar, sebab dia meniti karier dari bawah di partai itu.
Menurut Roem, saat ini saat yang tepat bagi Golkar untuk memunculkan figur dari daerah untuk memimpin partai.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengajak kubu Munas Bali Aburizal Bakrie untuk menggelar Musyawarah Nasional bersama guna menghindari kekosongan kepemimpinan di tubuh partai itu.
Agung meminta Mahkamah Partai Golkar segera bersidang untuk mengambil keputusan guna dijadikan landasan bagi kedua kubu untuk menggelar Munas Bersama Golkar selambat-lambatnya akhir Januari ini.
Kubu Agung berpendapat, setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan kepengurusan kubu Munas Ancol, kepemimpinan Golkar kini vakum. Sebab SK kepengurusan Munas Ancol dicabut, sementara kubu Munas Bali belum diakui sebagai pengurus Golkar, dan kepengurusan Munas Riau 2009 telah berakhir.
(antara)