'Pendekatan Lunak untuk Kelompok Separatis Ada Batasnya'

Resty Armenia, CNN Indonesia | Senin, 04/01/2016 16:57 WIB
'Pendekatan Lunak untuk Kelompok Separatis Ada Batasnya' Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pendekatan lunak bagi kelompok separatis ada batasnya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, tak selamanya pendekatan lunak ditempuh dalam menangani kelompok separatis. Tindakan tegas menurutnya perlu dilakukan saat pendekatan secara halus tak kunjung membuahkan hasil.

Pendekatan lunak diakui Badrodin diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani kelompok separatis. Setelah pendekatan lunak terbukti bisa membuat pemimpin kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi menyerah, pendekatan serupa diminta diterapkan di Papua.

"Kalau misalnya (pendekatan lunak) dilakukan tidak berhasil, masih melakukan aksi kekerasan, tentu harus ada sikap yang tegas. Apa kita harus melunak terus? kan tidak. Ada batas waktunya," kata Badrodin di Istana Negara, Senin (4/1).

Soal surat terbuka Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Benny Wenda, Badrodin enggan menanggapi. Dalam surat terbukanya, Benny punya syarat tersendiri untuk bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yakni referendum.

Yang jelas, kata dia, pemerintah sudah punya mekanisme dan prosedur. Misalnya, bagi mereka yang sudah menyerah akan dipertimbangkan untuk diberi pengampunan.


Tapi Badrodin kembali menegaskan, pendekatan lunak seperti itu tak bisa diterapkan terus menerus jika memang kelompok yang membangkan tak mengindahkan pendekatan pemerintah.

Sebelumnya Benny melalui surat terbukanya mengatakan, jika BIN ingin mengajaknya bekerja sama, maka harus membiarkan rakyat Papua menjalankan hak dasarnya. Hak dasar tersebut menurut Benny adalah menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum kemerdekaan.

Benny juga membantah tuduhan bahwa dirinya adalah otak di balik penyerangan Polsek Sinak yang menyebabkan tiga polisi tewas. Benny yang kini tinggal di Inggris ini juga mengecam upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Papua. (sur/sur)