Pembuat Kurikulum Bela Negara Terinspirasi Penangkapan PKI

Abraham Utama, CNN Indonesia | Kamis, 07/01/2016 08:44 WIB
Pembuat Kurikulum Bela Negara Terinspirasi Penangkapan PKI Penyusun kurikulum bela negara untuk PAUD mengaku terinspirasi dari operasi penangkapan PKI. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hartind Asrin, mengaku terinspirasi peristiwa penangkapan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Mantan atase pertahanan Indonesia di Malaysia itu berkata, peristiwa di sekitar Gerakan 30 September 1965 membantunya menyusun kurikulum bela negara untuk anak-anak di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD).

Menurut Hartind, anak-anak di tingkat PAUD harus sudah mendapatkan pelatihan bela negara karena mereka memiliki daya ingat yang baik.

"Long term memory mereka sangat bagus. Contohnya saya sendiri," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1).


Menurutnya, prinsip bela negara telah tertanam di benaknya sejak sepuluh pasukan RPKAD (kini Komando Pasukan Khusus) mengepung dan menangkap tetangga rumahnya di Rengat, Indragiri Hulu, Riau, dekade 1960-an silam.

"Papa saya dulu adalah mayor polisi di Brimob (Brigade Mobil). Papa saya tangkap tetangga di sebelah rumah saya yang PKI," tuturnya.

Sebelum penangkapan itu, menurut cerita Hartind, sepuluh anggota RPKAD terjun payung ke kampungnya.

Bersama pasukan elite TNI Angkatan Darat itulah, Hartind dan ayahnya membantu operasi penangkapan tetangganya yang disebutnya sebagai tokoh partai komunis.

"Itulah inspirasi saya untuk membuat kurikulum yang betul-betul tepat untuk anak-anak PAUD," ucapnya.

Hartind yang kini berbintang dua itu lahir 23 Februari 1960. Ketika Gerakan 30 September meletus, usianya belum genap enam tahun.

Adapun, Hartind mengatakan penyusunan kurikulum bela negara belum selesai. Ia berkata, prosesnya telah mencapai 85 persen.

Untuk menyempurnakan kurikulum bela negara khusus PAUD, ia berencana berdiskusi dengan otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (sur/sur)