Risma Sulit Antisipasi Gafatar di Sekitar Kampus Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan telah melakukan langkah antisipasi terhadap penyebaran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan turun langsung ke perkumpulan anak-anak muda bersama anggota musyawarah pimpinan kota (Muspika).

Anggota Muspika yang terdiri dari unsur pihak kepolisian dan TNI itu memberikan penjelasan dan pemantauan terhadap kelompok anak-anak muda di Surabaya. Namun Risma mengaku mendapat kesulitan untuk mendeteksi di wilayah kampus.

"Yang agak sulit dideteksi adalah anak-anak di sekitaran kampus, karena mereka pintar-pintar. Tapi kalau yang di masyarakat kami sudah atasi," kata Risma di sela rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

Risma menjelaskan, anak-anak muda biasanya menjadi sasaran kelompok Gafatar. Oleh karenanya, Risma bersama jajaran dalam melakukan langkah antisipasi menyasar kepada anak-anak muda.

Pilihan Redaksi Ahok Yakin Ajaran Gafatar Tak Menyebar di Jakarta Pengikut Gafatar di Semarang Menghilang Terdaftar Jadi Ormas, Pemprov Jateng Kaji Kelompok Gafatar Mendagri Sebut Simpatisan Gafatar Ada Ratusan

Untuk wilayah kampus, Risma mengatakan sedang mencoba mendekati perguruan tinggi. "Yang di kampus ini kami sedang gandeng‎ perguruan tinggi," ucapnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan sebelumnya menyatakan bahwa Gafatar merupakan organisasi terlarang. Pernyataan ini merujuk pada sikap Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan Gafatar sebagai aliran sesat.

"Gafatar sudah dilarang. Ini berbahaya makanya dilarang MUI," kata Anton saat konferensi pers di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/1).

Anton mengatakan, Gafatar dianggap berbahaya karena ideologinya dinilai menyimpang. Gerakan ini, lanjut Anton, telah mengatasnamakan Islam namun tidak sesuai dengan syariat agama.

Sementara, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, menyatakan Gafatar sebagai organisasi yang tidak sah.

Soedarmo berkata, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan itu.

"Ini ormas ilegal yang mungkin bisa berafilisasi, misalnya ke ISIS. Makanya, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan SKT ke ormas itu," ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon. (rdk)