Pola Perekrutan Anggota Gafatar dengan Berbagai Metode

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurusi agama dan sosial menyoroti pola perekrutan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyebutkan pola perekrutan anggota Gafatar dilakukan dengan berbagai metode.

“Tergantung target sasaran yang ingin direkrut. Termasuk di antaranya melakukan pendekatan melalui kerja-kerja sosial yang bisa menarik simpati,” kata Saleh kepada CNN Indonesia.com, Rabu (13/1).

Bekas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, bagi para mahasiswa, misalnya, Gafatar bisa saja melakukan perekrutan melalui halaqah, pertemuan terbatas, atau pengajian-pengajian kecil.

Mahasiswa yang direkrut pada umumnya adalah mereka yang pengetahuan agamanya masih awam sehingga ketika dikenalkan dengan suatu aliran pemikiran dan gerakan tertentu tidak menolak dan mudah menerima.

Pilihan Redaksi Seluruh Situs Gafatar Tak Bisa Lagi Diakses Gafatar Pernah Terdaftar Sebagai Ormas di Jakarta Pada 2011 Polri: Gafatar Tersebar Hampir di Seluruh Indonesia Risma Sulit Antisipasi Gafatar di Sekitar Kampus Surabaya Pengikut Gafatar di Semarang Menghilang

Demikian juga, lanjut Saleh, bagi pekerja profesional gerakan seperti ini juga cenderung memanfaatkan tingkat pemahaman keagamaan yang terbatas. Tidak heran jika organisasi ini diikuti oleh mereka yang dinilai mapan secara intelektual dan finansial.

“Bahkan lebih dari itu, rela meninggalkan keluarga untuk menjalankan ‘misi’ organisasi,” ujarnya.

Saleh menyatakan, tentunya tidak tertutup kemungkinan organisasi seperti ini juga merekrut orang-orang yang secara ekonomi lemah. “Mungkin karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, mereka ikut bergabung,” ucapnya.

Menurut dia, pada mulanya, mungkin hanya sekadar mengisi waktu luang. Tapi pada tingkat tertentu kemudian justru menjadi kegiatan utama bahkan menjadi modus eksistensinya.

Saleh mengaku untuk mengatasi gerakan seperti Gafatar tidak mudah. Apalagi disinyalir organisasi ini bisa bermetamorfosis dari satu nama dan bentuk tertentu kepada nama dan bentuk lainnya. Karena itu, diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Sebetulnya, ujar Saleh, masyarakat paling tahu tentang perubahan yang ada di sekitarnya. “Masyarakatlah semestinya ujung tombak dalam menjaga lingkungannya. Jika ada yang dinilai aneh dan menyimpang, bisa langsung dilaporkan kepada pihak berwenang,” tuturnya.

Selain itu, Saleh meneruskan, pemerintah dituntut untuk proaktif melakukan sosilisasi tentang organisasi dan gerakan menyimpang yang saat ini ada di tengah masyarakat. Kementerian Agama, misalnya, bisa memanfaatkan jaringannya sampai ke tingkat KUA di seluruh kecamatan yang ada. Melalui sosialisasi, pandangan kritis masyarakat akan terbangun. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah tergiur untuk masuk dan bergabung.

Pemerintah juga dituntut bekerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tokoh-tokoh ormas yang dikenal dan diakui kredibilitasnya diyakini sangat efektif dalam membentengi umat. Ini merupakan pekerjaan yang tidak sederhana. Karena itu, perencanaan dan keberlanjutannya harus menjadi perhatian utama.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, kebebasan berserikat dan berkumpul yang diberikan oleh negara semestinya bukanlah kebebasan tanpa batasan. Keberadaan seluruh organisasi kemasyarakatan haruslah sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, organisasi kemasyarakatan tersebut tidak boleh menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan.

Karena itu, tidak semua organisasi bebas berkembang dan merekrut anggota. Apalagi, cara-cara perekrutannya dilakukan secara tertutup dan menimbulkan keresahan. “Gafatar, dari karakteristik dan pola gerakannya, termasuk salah satu yang menyimpang dan bisa membahayakan kehidupan sosial,” ujar Saleh. (obs)