Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pimpinan lembaga negara dalam format pertemuan konsultasi untuk membahas isu-isu negara, termasuk soal terorisme.
Acara yang digelar di Istana Negara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dan pimpinan lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.
Hadir pula Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara para menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Tampak juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.
Jokowi mengaku senang karena di awal 2016 sudah bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para pimpinan lembaga negara dalam rangka meneguhkan semangat, tekad, dan komitmen bersama untuk membangun negara menuju ke masa depan yang lebih baik. Selain itu, ia juga ingin membangun sinergi di antara lembaga-lembaga negara, serta bertukar pikiran dengan membahas masalah-masalah fundamental yang terjadi di Indonesia.
"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama yang berkaitan dengan ancaman terorisme. Baru saja terjadi ledakan dan serangan di Jalan Thamrin," ujar Jokowi kala membuka pertemuan, Selasa (19/1).
Ia bersyukur atas dilakukannya tindakan sigap aparat keamanan, sehingga dapat mengatasi aksi teror itu dengan cepat. "Dalam hitungan jam aksi teror dapat dilumpuhkan aparat keaman. Saya kira tidak hanya kita, tapi dunia internasional juga mengapresiasi ini," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah meminta Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk segera mengejar, menangkap, dan mengusut jaringan yang berkaitan dengan terorisme ini.
"Alhamdulillah juga situasi sudah normal kembali. Oleh sebab itu, momentum yang ada ini saya ingin mengajak kembali. Kita mengkaji penguatan instrumen pencegahan tindak pidana terorisme," ujarnya.
Jokowi mengajak para undangan untuk mengkaji lagi apakah payung hukum antiterorisme, yang berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan aksi terorisme atau memang perlu direvisi. Menurutnya, perubahan yang sangat cepat terjadi pada idelogi terorisme.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat mengucapkan selamat atas pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru, menggantikan Setya Novanto. "Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau DPR akan menjadi lembaga yang dipercayai rakyat dalam mengemban fungsi-fungsinya sebagai representasi rakyat dan representasi politik," katanya.
(obs)