Ahok Bantah Ada Pertemuan dengan Prasetyo Bahas APBD 2014

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Selasa, 26 Jan 2016 09:44 WIB
Ahok mengatakan pertemuannya dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi baru terjadi saat DKI Jakarta dihebohkan pembahasan APBD 2015.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah tudingan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk mengevaluasi APBD 2014 yang di dalamnya terdapat pengadaan UPS. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah tudingan yang mengatakan dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk mengevaluasi APBD 2014 yang di dalamnya terdapat pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Kami tak pernah evaluasi yang 2014, dulu juga kan dia belum jadi ketua (DPRD)," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengatakan pertemuannya dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut baru terjadi saat DKI Jakarta dihebohkan pembahasan APBD 2015. Saat itu memang Prasetyo telah menjadi Ketua DPRD DKI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami baru ngomong itu saat APBD 2015, saat saya mengirimkan surat yang berisi tulisan 'nenek lu' itu. Itu saya kirim yang 2015," katanya.

Sebelumnya pengacara anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Fahmi Zulfikar, Ilal Ferhard, Selasa ini (26/1), akan menyerahkan bukti untuk meringankan kliennya yang terjerat kasus korupsi uninterruptible power supply (UPS).

Ilal mengatakan bukti yang akan dia serahkan kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menunjukkan keterlibatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus yang terjadi di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Pusat itu.

"Ada pertemuan antara Ahok dan Pak Prasetyo (Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI), yang sifatnya tidak resmi," kata Ilal di Markas Besar Polri, Jakarta.

Dia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan saat ada permintaan evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Saat itu, pada rancangan APBD-Perubahan, disebutkan pemerintah Jakarta akan membeli Rumah Sakit Sumber Waras, alih-alih lahannya.

"Ketika direvisi jadi pembelian sebagian lahan Rp800 miliar, dimasukan pengadaan scanner dan UPS," kata Ilal.

(obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER