Buka Rapim, Kapolri Soroti Paham Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti hari ini, Selasa (26/1), membuka Rapat Pimpinan kepolisian nasional 2016. Dalam pidato, dia menyoroti masalah paham radikal sebagai sesuatu yang harus diwaspadai jajarannya.

"Teknologi semakin canggih, mobilitas orang dan barang semakin cepat. Dapat terlihat dengan masuknya paham yang dapat memengaruhi kondisi masyarakat," ujarnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Pilihan Redaksi Rotasi Napi Jadi Strategi Cegah Radikalisme di Bui Pemerintah Akan Kampanye Kontra Radikalisasi Lebih Masif Kemendikbud Tidak Bisa Tarik Buku TK Berisi Ajaran Radikal Revisi UU Antiterorisme Masuk Prolegnas 2016

Secara spesifik, dia menyebut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sebagai kelompok dengan paham radikal yang mesti diwaspadai. Kelompok ini diduga terkait dengan serangan di Thamrin, dua pekan lalu.

"Ancaman semakin nyata. Ada perubahan modus aksi terorisme. Kita harus menyesuaikan dengan taktis dan teknis," ujarnya.

Untuk mengimbangi masalah ini, kata Badrodin, Polri mesti meningkatkan kemampuan dan upaya di bidang teknologi dan informasi. "Jadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan."

Selain itu, dia juga menyebut masalah-masalah lain seperti gangguan keamanan berlatar agama, gerakan separatisme, perdagangan manusia dan peredaran narkotik.

Polri, kata dia, dituntut untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun ini.

Sementara itu, di internal Polri sendiri masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah penataan pembinaan personel yang belum selesai.

"Track record (rekam jejak) anggota Polri harus dapat diselesaikan di 2016," ujarnya. "Selama ini kita tidak punya itu, hanya catatan pangkat dan jabatan saja."

Acara ini dihadiri perwakilan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional. Pejabat yang tampak hadir di antaranya adalah Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Basariah Pandjaitan; serta Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso.

(obs)