Pengacara Akui Teman Damayanti Jadi Perantara Suap
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Senin, 01 Feb 2016 20:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara tersangka penerima suap Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, Hendra Henriansyah, mengaku kliennya menyerahkan duit suap kepada anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Hendra mengatakan kedua kliennya telah mengenal Damayanti dan berhubungan sebagai teman.
"Klien kami sekadar menerima, kemudian uang diserahkan (ke Damayanti). Nanti teknisnya kami jelaskan setelah ada pemeriksaan terdakwa ya," kata Hendra di Kantor KPK, Jakarta, Senin (1/2).
Hendra mengaku perkenalan kedua kliennya dengan Damayanti dihubungkan oleh kakak Damayanti. Namun ia enggan menyebut kapan perkenalan dimulai dan apa kepentingan mereka membantu Damayanti.
"Mereka bukan anggota dewan dan bukan pejabat, hanya ibu rumah tangga yang berada di pusaran ini. Alasan membantu karena teman tadi," katanya.
KPK menetapkan Julia dan Dessy sebagai tersangka perantara yang menerima duit suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Total penerimaan yang telah diungkap ke publik yakni sebanyak Sin$99 ribu. Duit diduga memuluskan anggaran proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Damayanti duduk sebagai anggota Komisi V DPR. Salah satu mitra kerja Damayanti adalah kementerian tersebut.
Sumber CNN Indonesia menyebutkan Dessy juga menjadi perantara suap untuk kolega Damayanti dari Fraksi Golkar yakni Budi Supriyanto sebanyak Sin$404 ribu. Duit diserahkan melalui Dessy pada 7 Januari 2016. Budi menyanggah tudingan penerimaan ini. Namun, pengacara Dessy tak menyetujui atau membantah kliennya menjadi perantara.
"Nanti akan diungkap kalau sudah ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau sekarang masih bisa berubah-ubah," katanya.
Selain Budi, informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com juga menunjukkan ada dugaan aliran ke anggota Komisi V Fraksi PKB sebanyak Rp8 miliar. Duit dari Abdul ini diserahkan melalui seorang staf ahli DPR. Fulus panas juga mengalir ke anggota Komisi V Fraksi PAN sejumlah Rp8,4 miliar dari Abdul yang disetorkan sebanyak tiga kali yakni Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, dan Rp4,9 miliar.
Sumber itu menyebutkan, duit juga diterima oleh Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional IX untuk Daerah Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan PUPR, Amran Hl Mustary. Amran disebut menerima duit sebanyak Rp15,6 miliar dari Abdul yang disetor sebanyak empat kali pada 2015.
Namun, Amran ketika dikonfirmasi usai penyidikan Selasa kemarin pun menyanggahnya. "Tidak ada. Bagaimana itu bisa?" ujar Amran. Amran bahkan berani untuk membuktikan nihilnya penerimaan duit oleh dirinya.
Status Budi, Amran, dan dua politikus Senayan yang lain hingga kini belum menjadi tersangka. KPK masih membutuhkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret mereka.
Proyek tang diduga diamankan berlokasi di Pulau Seram, wilayah Maluku. Pengacara Abdul Khoir, Haerudin Masaro, mengatakan setidaknya terdapat 20 paket proyek di kawasan Maluku dan Maluku Utara. Namun Haerudin enggan membocorkan berapa proyek yang dijanjikan oleh Damayanti untuk digarap perusahaan Abdul.
"Nilai proyek paling sedikit Rp30 miliar," kata Haerudin beberapa waktu lalu.
Damayanti, Dessy, Julia, dan Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dijerat melangar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHAP. Sementara Abdul selaku tersangka pemberi suap kepadanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 33 UU Pemberantasan Tipikor. (sip)
"Klien kami sekadar menerima, kemudian uang diserahkan (ke Damayanti). Nanti teknisnya kami jelaskan setelah ada pemeriksaan terdakwa ya," kata Hendra di Kantor KPK, Jakarta, Senin (1/2).
Hendra mengaku perkenalan kedua kliennya dengan Damayanti dihubungkan oleh kakak Damayanti. Namun ia enggan menyebut kapan perkenalan dimulai dan apa kepentingan mereka membantu Damayanti.
"Mereka bukan anggota dewan dan bukan pejabat, hanya ibu rumah tangga yang berada di pusaran ini. Alasan membantu karena teman tadi," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Damayanti duduk sebagai anggota Komisi V DPR. Salah satu mitra kerja Damayanti adalah kementerian tersebut.
"Nanti akan diungkap kalau sudah ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau sekarang masih bisa berubah-ubah," katanya.
Selain Budi, informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com juga menunjukkan ada dugaan aliran ke anggota Komisi V Fraksi PKB sebanyak Rp8 miliar. Duit dari Abdul ini diserahkan melalui seorang staf ahli DPR. Fulus panas juga mengalir ke anggota Komisi V Fraksi PAN sejumlah Rp8,4 miliar dari Abdul yang disetorkan sebanyak tiga kali yakni Rp2 miliar, Rp1,5 miliar, dan Rp4,9 miliar.
Sumber itu menyebutkan, duit juga diterima oleh Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional IX untuk Daerah Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan PUPR, Amran Hl Mustary. Amran disebut menerima duit sebanyak Rp15,6 miliar dari Abdul yang disetor sebanyak empat kali pada 2015.
Namun, Amran ketika dikonfirmasi usai penyidikan Selasa kemarin pun menyanggahnya. "Tidak ada. Bagaimana itu bisa?" ujar Amran. Amran bahkan berani untuk membuktikan nihilnya penerimaan duit oleh dirinya.
Status Budi, Amran, dan dua politikus Senayan yang lain hingga kini belum menjadi tersangka. KPK masih membutuhkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret mereka.
Proyek tang diduga diamankan berlokasi di Pulau Seram, wilayah Maluku. Pengacara Abdul Khoir, Haerudin Masaro, mengatakan setidaknya terdapat 20 paket proyek di kawasan Maluku dan Maluku Utara. Namun Haerudin enggan membocorkan berapa proyek yang dijanjikan oleh Damayanti untuk digarap perusahaan Abdul.
"Nilai proyek paling sedikit Rp30 miliar," kata Haerudin beberapa waktu lalu.
Damayanti, Dessy, Julia, dan Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dijerat melangar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHAP. Sementara Abdul selaku tersangka pemberi suap kepadanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 33 UU Pemberantasan Tipikor. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK