Majelis Kehormatan Bahas Perkara Masinton Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dugaan penganiayaan yang dilakukan Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu akan dibahas pekan depan. Masinton diduga memukul Staf Ahlinya, Dita Aditia Ismawati.

Perkara ini nantinya akan dibahas terlebih dahulu di rapat internal MKD. Di rapat internal tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri.

Lihat juga: LBH APIK: Ada Bukti Masinton Diduga Lakukan Kekerasan

"Pekan depan akan melakukan pembahasan. Kalau sudah masuk ranah hukum, kami akan memantau," kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (3/2).

Dugaan penganiayaan ini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri. Dita melaporkan Masinton ke Bareskrim pada 30 Januari lalu. Kemarin (2/2), Bareskrim Polri juga telah melayangkan surat pemeriksaan Dita Aditia, sebagai saksi kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkannya.

Lihat juga: PDIP Tak Beri Bantuan Hukum kepada Masinton Kecuali Diminta

Dasco berpendapat koordinasi dengan Bareskrim Polri sangat diperlukan karena apa yang disampaikan Dita dan Masinton saling bertentangan. Dia pun menegaskan apabila terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan Masinton, maka dapat dipastikan juga ada pelanggaran etika yang dilakukannya.

Karenanya, Anggota Komisi Hukum DPR ini enggan berandai-andai mengenai pelanggaran etika jenis apakah yang dilakukan Masinton. Tata Beracara MKD mengatur tiga jenis pelanggaran etika, yakni ringan, sedang dan berat.

"Kami menganut asas praduga tak bersalah. Makanya kami berkoordinasi dengan penyidik untuk sinkronisasi bagi proses MKD," katanya.

Lihat juga: Bareskrim Polri Panggil Dita soal Penganiayaan oleh Masinton

Jadwal pemanggilan masinton, ujar Dasco, akan dibahas di rapat internal MKD pekan depan. Sebelumnya, MKD resmi menerima laporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Masinton Pasaribu.

Laporan itu diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) kemarin (2/2). Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti mengatakan, pihaknya menyertakan sejumlah berkas dan bukti. Mulai dari surat permohonan bantuan hukum Dita ke LBH APIK, kronologi perkara dan foto korban pasca pemukulan. (sip)