LIPUTAN KHUSUS

Antara Freemasonry Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta

Abraham Utama, CNN Indonesia | Kamis, 04/02/2016 16:25 WIB
Antara Freemasonry Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta Presiden Soekarno (tengah) menjamu perwakilan Pengurus Besar Provinsial Tarekat Kemasonan Indonesia, 3 Maret 1950. (Dokumentasi Perpustakaan Nasional)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan antara Presiden Soekarno dan Pengurus Besar Provinsial Tarekat Kemasonan di Indonesia terekam dalam potret yang dikumpulkan Yayasan Idayu.

Sejak 2005, Perpustakaan Nasional menyimpan foto itu pada album bertuliskan “Berbagai kegiatan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno dalam menerima kunjungan tamu-tamu perwakilan asing dari beberapa negara di Jakarta pada 3 hingga 5 Januari 1950".

Foto hitam-putih tersebut tidak memuat keterangan tanggal dan tempat pertemuan. "Presiden Soekarno menerima anggota-anggota Vrij Metselaar," demikian keterangan foto itu tertulis secara singkat. Vrij Metselaar adalah sebutan bagi kelompok Freemasonry dalam bahasa Belanda.

Pada gambar diam itu, penampilan Soekarno terlihat formal dengan setelan jas, dasi serta peci. Bung Karno duduk di ujung sofa panjang, menumpangkan kaki kirinya ke kaki kanannya.
Awal tahun 1937, Suhu Agung Belanda, H. van Tongeren, mengadakan kunjungan keliling ke loji-loji di Hindia Belanda. Gambar kunjungan ke Loji Batu Kunci (De Hoeksteen) di Sukabumi. (Dok Theo Stevens)


Proklamator kemerdekaan Indonesia itu tampak memfokuskan matanya ke deputi Pengurus Besar Provinsial, H.M.J Hart yang terlihat tengah memaparkan suatu perihal. Hart duduk di sofa yang terpisah dan berhadapan dengan Bung Karno.

Sementara itu, Wakil Suhu Agung Pengurus Besar Provinsial Carpentier Alting duduk di sebelah Hart. Ia tampak memperhatikan pembicaraan Bung Karno dan Hart.

Gestur serupa Alting diperlihatkan pula oleh Loa Sek Hie, anggota Pengurus Besar Provinsial yang seorang peranakan Tionghoa. Wisaksono Wirjodihardjo, anggota Pengurus Besar Provinsial yang sempat menjabat Wali Kota Bogor, duduk di antara Alting dan Loa, menundukan kepalanya.

CNN Indonesia sebenarnya menemukan satu foto lain terkait pertemuan itu pada katalog Perpusnas. Foto tersebut berjudul Anggota-anggota Vrij Metselaar menghadap Presiden.
Foto itu tecatat berada pada album yang berisi kumpulan rekaman kegiatan Bung Karno, seperti saat memperingati Maulid Muhammad SAW di Istana Negara, menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Den Haag, Belanda, serta bertemu dengan delegasi asing.

Sayang, tidak satu pun foto pada album tersebut menunjukkan pertemuan Bung Karno dan Pengurus Besar Provinsial. Setelah berulang kali mengulangi pencarian mereka ruang penyimpanan, petugas Perpusnas tetap tidak dapat menemukan foto kedua.

Pertemuan Pertama

Theo Stevens, penulis buku Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indie en Indonesie 1764-1962, menyebut pertemuan Bung Karno dan Pengurus Besar Provinsial tersebut terjadi pada 3 Maret 1950.

Sebelumnya, secara resmi, Bung Karno tidak pernah bertemu dengan pegiat organisasi cikal bakal Loge Agung Indonesia itu.

Alting serta tiga koleganya bermaksud memperkenalkan tarekat mereka kepada sang kepala negara. Stevens berkata, Bung Karno memberikan waktu yang tidak sebentar bagi keempatnya.

"Seusai pertemuan, mereka (Alting dan tiga rekannya) menyatakan kepuasan atas pertemuan itu," tulis Stenvens pada bukunya.
Soemitro Kolopaking dikukuhkan menjadi Suhu Agung pertama Loge Agung Indonesia pada tahun 1955. Foto diambil dari buku "Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962", yang ditulis TH Stevens.

Saat CNN Indonesia jumpai di Malang awal Januari lalu, pengamat Kemasonan, Sam Ardi, mengatakan Bung Karno yang menginisiasi pertemuan di Istana Negara itu.

Menurut Sam, Bung Karno hendak mengkonfirmasi kabar-kabar negatif yang dilekatkan kelompok masyarakat tertentu pada tarekat Kemasonan di Indonesia. Sam berkata, selentingan tentang rumah setan dan pemujaan berhala menjadi bagian pada pembicaraan antara Bung Karno dan delegasi Pengurus Besar Provinsial.

Stevens menulis, sebulan setelah pertemuan dengan Bung Karno, delegasi Pengurus Besar Provinsial kembali bersafari ke pejabat negara. Menteri Agama Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, menurut Stevens, merupakan petinggi berikutnya yang delegasi temui.

Stevens tidak menerangkan secara detil apa topik dan hasil pertemuan tersebut. Ia menulis, kepada ayah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, delegasi menjawab beberapa pertanyaan terkait Majelis Provinsial Kemasonan di Indonesia.

"Delegasi pulang dengan kesan bahwa menteri menghargai perjuangan mereka," ujar Stevens.

Pertemuan Kedua


Sekitar tiga tahun usai tatap muka di Istana Negara, Stevens menyebut Bung Karno kembali bertemu dengan pegiat Tarekat Kemasonan.

Bedanya, yang ditemui Bung Karno pada 13 Januari 1953 itu adalah warga-warga negara Indonesia yang menggagas pendirian Loji Purwa-Dhaksina, loji pertama berbahasa Indonesia.

Sebelum pertemuan tersebut, Majelis Provinsial Kemasonan di Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang rumit. Jumlah anggota mereka di seluruh Indonesia terus menurun, dari 510 orang pada awal Maret 1952, menjadi 408 orang per 14 Juni 1952.

Sembilan orang mason Indonesia, antara lain Wisaksono, Soemitro Kolopaking, Liem Bwan Tjie dan Liem Mo Djan, kemudin mengajukan permohonan pendirian loji Purwa-Dhaksina ke Majelis Pusat Kemasonan di Belanda.

Mereka beralasan, orang Indonesia yang tak menguasai bahasa Belanda harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan ala Kemasonan.
Pada tahun 1925, anggota Loji Mataram berpiknik ke Candi Borobudur, salah satu contoh peradaban tinggi Jawa. Huib van Mook (keenam dari kiri) yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ikut dalam rombongan itu. (Dok Theo Stevens)

Pendirian Purwa-Dhaksina, menurut sembilan orang itu, merupakan upaya menjaga terang Kemasonan di Indonesia. Di sisi lain, mereka yakin Tarekat Kemasonan di Indonesia perlu menyebarkan terang dengan cara yang khas.

Stevens menulis, pada pertemuan kedua itu, Bung Karno bertanya apakah Tarekat Kemasonan di Indonesia hanya menerima masyarakat dari golongan elite (upper-ten).

Pada bukunya, Stevens tidak menulis tentang jawaban delegasi atas pertanyaan Bung Karno. Stevens hanya merinci, "Pengurus Tarekat menangkap kesan bahwa Presiden bersimpati dengan perjuangan Kemasonan."

Kurang dari satu bulan usai pertemuan dengan Bung Karno, delegasi Loji Purwa-Dhaksina beraudiensi dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. "Hatta menanyakan ruang lingkup Tarekat," tulis Stenvens.

Kepada Hatta, delegasi lantas menuturkan, mereka akan mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar agar penyebaran asas-asas di kalangan masyarakat Indonesia terwujud.

Safari kenegaraan yang dilakukan cikal-bakal Loge Agung Indonesia tersebut terbukti tidak mampu mencegah pembubaran yang dipaksakan pemerintah.
Bung Karno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi nomor 7 tahun 1961yang melarang aktivias Loge Agung Indonesia. Tak berhenti di situ, Putra Sang Fajar kemudian juga menerbitkan Keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962.

Pada Keppres itu, Bung Karno melarang aktivitas Loge Agung Indonesia dan enam lembaga lain seperti Rotary Club, Organisasi Baha'i dan Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar.

Bung Karno beralasan, asas dan tujuan lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Bung Karno menyatakan, keberadaan Loge Agung Indonesia dan enam organisasi lainnya dapat menghambat penyelesaian revolusi dan bertentangan dengan sosialisme yang dimaksudkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962.

Rohaniawan sekaligus sejarahwan Adolf Heuken menuturkan, Soekarno tidak ingin ada satu kelompok pun yang tidak bisa ia atasi.
Hubungan antara para Sultan Yogyakarta dan Loji Mataram selalu terjalin dengan baik. Loji yang terletak di Jalan Malioboro tersebut dipinjam dari Sultan. (Dok. Theo Stevens)

Menurut Adolf, seorang agamawan yang datang ke Indonesia awal dekade 1950-an, hanya itulah alasan Soekarno membubarkan Loge Agung Indonesia, bukan karena unsur Belanda dan dugaan penistaan agama.

"Soekarno tidak suka Kemasonan karena dia tidak bisa mengontrol kelompok itu. Soekarno tidak peduli Kemasonan itu kelompok agama atau tidak, yang jelas ini kelompok yang tidak bisa dia kontrol. Maka dilarangnya," ucap Adolf pertengahan tahun 2015 silam kepada CNN Indonesia.

Namun kemudian sejarah mencatat, 23 Mei 2000, Gus Dur, putra pertama Wahid Hasjim, mengeluarkan Keppres Nomor 69 Tahun 2000.

Melalui instrumen hukum itu, Gus Dur mencabut Keppres yang diteken Bung Karno. Kemasonan pun tidak lagi berstatus organisasi terlarang di Indonesia. (sip)




BACA JUGA