Petisi Online Tolak Revisi UU KPK Diserahkan ke DPR
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 09 Feb 2016 11:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerahkan petisi online penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pagi ini, Selasa (9/2).
Perwakilan Indonesian Corruption Watch Donald Fariz mengatakan revisi UU KPK bukan merupakan wacana baru. Namun, dia mengingatkan bahwa pernah disepakati dalam rapat antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, bahwa revisi UU KPK dilakukan setelah menyelesaikan draf UU KUHP dan KUHAP.
"Kami tidak tahu perkembangan KUHP dan KUHAP sekarang. Tapi malah lebih dulu yang direvisi UU KPK," kata Donald di ruang tamu Badan Legislasi.
Untuk itu, Donald berharap Baleg dapat mendengarkan masukan publik yang menolak terhadap revisi UU KPK, dan berharap partai-partai politik juga menyatakan penolakannya.
Perwakilan ICW lainnya, Laola Esther menilai tidak ada urgensi dari revisi UU KPK saat ini. Menurutnya, jika ada kekurangan di KPK maka poin-poin dalam revisi UU KPK, bisa masuk dalam peraturan di bawah UU.
Sebab, Laola khawatir dengan jalannya revisi UU KPK yang berlangsung saat ini di parlemen. Kekhawatiran itu muncul karena Laola menilai akan ada kepentingan lain dibalik revisi UU KPK.
"Kami khawatir ada kepentingan lain yang kontraproduktif. Jadi logis kalau masyarakat sipil meminta DPR dan pemerintah menolak revisi UU KPK," kata Laola.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang menerima koalisi masyarakat tersebut menyatakan akan bernegosiasi menyampaikan pesan penolakan RUU KPK.
Meski menghargai sikap dari masing-masing fraksi partai di Baleg, Supratman mengatakan akan menyampaikan masukan dari koalisi masyarakat sipil.
"Terimakasih atas dukungannya, akan saya sampaikan. Kita terima kurang lebih 57 ribu petisi online ini," kata Supratman.
Petisi ini telah ditandatangani 57 ribu orang melalui media change.org. Koalisi masyarakat sipil menyerahkan ke Baleg melalui satu dus berwarna merah yang diwakili oleh Donald.
Pembahasan revisi UU KPK Kamis (4/2) pekan lalu di parlemen ditandai ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan legislasi DPR. Ketidakhadiran itu disebut sebagai bentuk penolakan atas rencana revisi UU KPK.
Siang nanti, Baleg menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat umum dengan mengundang pakar-pakar hukum.
(yul)
Perwakilan Indonesian Corruption Watch Donald Fariz mengatakan revisi UU KPK bukan merupakan wacana baru. Namun, dia mengingatkan bahwa pernah disepakati dalam rapat antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, bahwa revisi UU KPK dilakukan setelah menyelesaikan draf UU KUHP dan KUHAP.
"Kami tidak tahu perkembangan KUHP dan KUHAP sekarang. Tapi malah lebih dulu yang direvisi UU KPK," kata Donald di ruang tamu Badan Legislasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, Laola khawatir dengan jalannya revisi UU KPK yang berlangsung saat ini di parlemen. Kekhawatiran itu muncul karena Laola menilai akan ada kepentingan lain dibalik revisi UU KPK.
Lihat juga:Pembahasan RUU KPK Dinilai Akan Liar di DPR |
Meski menghargai sikap dari masing-masing fraksi partai di Baleg, Supratman mengatakan akan menyampaikan masukan dari koalisi masyarakat sipil.
"Terimakasih atas dukungannya, akan saya sampaikan. Kita terima kurang lebih 57 ribu petisi online ini," kata Supratman.
Petisi ini telah ditandatangani 57 ribu orang melalui media change.org. Koalisi masyarakat sipil menyerahkan ke Baleg melalui satu dus berwarna merah yang diwakili oleh Donald.
Pembahasan revisi UU KPK Kamis (4/2) pekan lalu di parlemen ditandai ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan legislasi DPR. Ketidakhadiran itu disebut sebagai bentuk penolakan atas rencana revisi UU KPK.
Siang nanti, Baleg menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat umum dengan mengundang pakar-pakar hukum.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK