Belum Jadi PNS, Guru Honorer Anggap Pemerintah Inkonsisten
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 10 Feb 2016 15:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Rombongan Guru Honorer Kabupaten Musi Banyuasin Amrin Mukmin menganggap pemerintah inkonsisten dalam upaya pemenuhan hak-hak tenaga honorer. Hal itu ia kemukakan menyusul rencana pemerintah membatalkan pengangkatan tenaga honorer Kategori 2 (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Amrin berpandangan, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi seharusnya konsisten dalam memenuhi janjinya untuk mengangkat 25 persen tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2016.
"Seharusnya pemerintah konsisten dalam janji-janji kemarin itu bahwa tahun 2016 akan diangkat 25 persen, tapi terbukti RAPBN itu nihil untuk dianggarkan. Artinya, tidak ada harapan 2016 ada pengangkatan," ujar Amrin di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).
Pria yang mengajar di SD Negeri 2 Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Bayuasin, Sumatra Selatan itu melanjutkan, "maka itu kami tagih janji Menteri Yuddy. Kami berharap banyak beliau bisa dukung kami, tapi seiring berjalannya waktu malah nihil."
Amrin mengaku telah mendedikasikan hidupnya selama 15 tahun sebagai pengajar honorer. Ia mengaku kecewa dan merasa desikasinya dalam mendidik generasi muda bangsa ini tidak dihargai oleh negara.
"Saya 15 tahun jadi guru honorer. Setelah ada sertifikasi guru, banyak guru kami diabaikan," katanya.
Amrin menyebutkan bahwa saat ini terdapat 523 tenaga honorer K2 dari berbagai instansi di Kabupaten Musi Banyuasin. Ia yakin ada ribuan tenaga honorer dengan kategori sama di Provinsi Sumatra Selatan yang juga menolak rencana pemerintah itu. Ia pun protes karena banyak tenaga honorer K1 yang mengikuti tes CPNS beberapa bulan lalu.
"K1 seharusnya enggak boleh ikut tes, tapi semua malah ikut tes, berarti ambil jatah kuota K2. Jadi pemerintah tidak konsisten terhadap komitmennya," ujarnya.
Amrin juga menduga adanya permainan dalam tes CPNS, karena ia dan sejumlah tenaga honorer K2 lainnya menemukan kejanggalan dalam pengumuman kelulusan tes tersebut. "Anak-anak sih banyak yang bodong, yang lulus rata-rata nomer terakhir nomor tes angkanya kelipatan angka 9. Jadi sudah ada negosiasi seperti itu. Ini yang kami sesalkan," katanya.
Sementara itu, Husairin, seorang guru honorer K2 mengaku telah mengajar di SMP Negeri Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2004. Ia bersama 30 kawannya datang ke Jakarta untuk menuntut pemenuhan haknya.
"Saya menolak rencana pemerintah yang mau membatalkan pengangkatan honorer K2 jadi CPNS. Apalagi yang diangkat kemarin K1, padahal mereka rata-rata bukan tenaga honorer," ujar Husairin. (rdk)
Amrin berpandangan, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi seharusnya konsisten dalam memenuhi janjinya untuk mengangkat 25 persen tenaga honorer menjadi CPNS pada tahun 2016.
"Seharusnya pemerintah konsisten dalam janji-janji kemarin itu bahwa tahun 2016 akan diangkat 25 persen, tapi terbukti RAPBN itu nihil untuk dianggarkan. Artinya, tidak ada harapan 2016 ada pengangkatan," ujar Amrin di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amrin mengaku telah mendedikasikan hidupnya selama 15 tahun sebagai pengajar honorer. Ia mengaku kecewa dan merasa desikasinya dalam mendidik generasi muda bangsa ini tidak dihargai oleh negara.
Amrin menyebutkan bahwa saat ini terdapat 523 tenaga honorer K2 dari berbagai instansi di Kabupaten Musi Banyuasin. Ia yakin ada ribuan tenaga honorer dengan kategori sama di Provinsi Sumatra Selatan yang juga menolak rencana pemerintah itu. Ia pun protes karena banyak tenaga honorer K1 yang mengikuti tes CPNS beberapa bulan lalu.
"K1 seharusnya enggak boleh ikut tes, tapi semua malah ikut tes, berarti ambil jatah kuota K2. Jadi pemerintah tidak konsisten terhadap komitmennya," ujarnya.
Amrin juga menduga adanya permainan dalam tes CPNS, karena ia dan sejumlah tenaga honorer K2 lainnya menemukan kejanggalan dalam pengumuman kelulusan tes tersebut. "Anak-anak sih banyak yang bodong, yang lulus rata-rata nomer terakhir nomor tes angkanya kelipatan angka 9. Jadi sudah ada negosiasi seperti itu. Ini yang kami sesalkan," katanya.
Sementara itu, Husairin, seorang guru honorer K2 mengaku telah mengajar di SMP Negeri Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2004. Ia bersama 30 kawannya datang ke Jakarta untuk menuntut pemenuhan haknya.
"Saya menolak rencana pemerintah yang mau membatalkan pengangkatan honorer K2 jadi CPNS. Apalagi yang diangkat kemarin K1, padahal mereka rata-rata bukan tenaga honorer," ujar Husairin. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK