Ahok Tak Peduli Perputaran Uang di Kalijodo

Aulia Bintang | CNN Indonesia
Rabu, 17 Feb 2016 10:57 WIB
Menurut dia, kawasan Kalijodo berdiri di atas tanah negara maka harus ditertibkan, tak peduli berapapun nominal uang dan bisnis yang berputar di sana.
Suasana aktivitas warga di Kalijodo, Jakarta Utara, Selasa (16/2). (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak peduli dengan perputaran uang yang ada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut dia, karena kawasan itu berdiri di atas tanah negara maka perumahan itu harus ditertibkan.

"Mau ada putaran uang atau tidak saya tak mau ambil pusing. Pokoknya jika kamu menduduki tanah negara maka kami sikat," kata Basuki saat ditemui di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Jaya, Rabu (17/2).

Data jumlah perputaran uang di kawasan Kalijodo ini pernah diungkapkan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti. Krishna pernah membuat buku berjudul Geger Kalijodo pada 2004 yang menyebutkan jumlah perputaran uang dari perjudian di kawasan itu sekitar Rp500 juta per malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Uang Rp100 ribu di lapak judi Kalijodo tidak ada artinya. Orang sekali main bisa pasang Rp 10 jutaan,” seperti dikutip dari buku Geger Kalijodo.

Ahok, sapaan Basuki menjelaskan penertiban yang dilakukan oleh dirinya sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Konstitusi yang dia maksud adalah Undang-Undang pokok Agraria yang menyinggung soal lahan hijau dan tanah negara.
Warga yang tinggal di sana, lanjut Ahok, telah melakukan pelanggaran karena menguasai tanah negara dan dimanfaatkan untuk pribadi. Maka dari itu, lahan hijau yang termasuk ranah tanah negara harus dikembalikan peruntukkannya.

"Jadi prinsipnya itu saja, kami akan bersihkan serta didukung penuh oleh TNI dan Polri," kata dia.

Ahok mengaku dirinya telah mendiskusikan soal persiapan penertiban dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Namun dia belum bisa memastikan kapan hari H pelaksanaan penertiban.
Menurut dia, sebelum melakukan penertiban Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu harus mengirimkan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali sebelum ujungnya mengeluarkan surat perintah bongkar (SPB).

"Mungkin pekan ini (SPB), kami akan usahakan secepatnya ya," ujar Ahok.

Pembongkaran Kalijodo akan menunggu proses normalisasi di dekat Waduk Pluit karena program normalisasi di dekat sungai. Setelah itu selesai maka pembongkaran Kalijodo akan dilakukan. Jika pembongkaran terealisasi, Ahok berencana untuk membangun taman di wilayah Kalijodo tersebut. Menurutnya jalan di lokasi tersebut bagus untuk dibangun taman.
Untuk batas waktu pelaksanaan penertiban Ahok ingin semuanya dilakukan dengan cepat. Bahkan dia menargetkan Kalijodo sudah tertib saat Jakarta menjadi tuan rumah acara Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dunia yang akan diadakan awal Maret 2016.

"Kami sedang melihat apakah bisa sebelum OKI atau sesudah, saya inginnya sebelum jadi bulan ini harus sudah beres," katanya. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER