Pesan Luhut ke Gerakan Pembebasan Papua: Tinggalkan Indonesia

Anggi Kusumadewi, Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Jumat, 19 Feb 2016 16:07 WIB
Pemerintah RI mengirim sinyal keras kepada Gerakan Pembebasan Papua. Jika ingin bergabung dengan Grup Melanesia, kata Luhut, pergi saja dari Indonesia. Pemerintah RI mengirim sinyal keras kepada Gerakan Pembebasan Papua. Jika ingin bergabung dengan Grup Melanesia, kata Luhut, pergi dari Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, mengirimkan sinyal keras kepada Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Sudah, sana gabung MSG saja. Tidak usah tinggal di Indonesia lagi,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (19/2), menanggapi klaim Juru Bicara Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, yang menyebut organisasinya mendapat dukungan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Melanesia sendiri merupakan gugus kepulauan yang membentang dari Maluku melalui barat Pasifik hingga timur laut Australia.

Di MSG, Gerakan Pembebasan Papua berstatus sebagai pengamat, sedangkan Indonesia sebagai anggota asosiasi yang sesungguhnya memiliki “derajat” lebih tinggi.
Gerakan Pembebasan Papua yang terbentuk Desember 2014, kata Benny Wenda, ingin bersatu dengan keluarga Melanesia mereka. “Papua bagian tak terpisahkan dari Melanesia,” ujarnya.

“Apapun yang coba dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan kami, akan dilihat dan dikutuk di tingkat internasional oleh keluarga Melanesia kami,” kata Benny dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)

Menurut anggota Komisi Pertahanan DPR RI Tantowi Yahya, Papua dihuni oleh sekitar 40 persen suku Melanesia. Oleh sebab itu legislator Golkar itu meminta pemerintah Indonesia memperkuat peran di Pasifik Selatan.

Dalam rangka bergabung dengan “keluarga Melanesia mereka” itu, Gerakan Pembebasan Papua telah mendirikan kantor di Vanuatu dan Kepulauan Solomon sebelum akhirnya awal pekan ini meresmikan kantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

“ULMWP adalah gerakan Melanesia dengan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group. Oleh sebab itu sangat penting bagi kami memiliki kantor yang berbasis di negara-negara Melanesia untuk mempertahankan ikatan dan solidaritas kuat dengan keluarga Melanesia,” kata Benny.
Soal kekhawatiran bahwa Gerakan Pembebasan Papua menggunakan isu hak asasi manusia untuk menarik simpati internasional, Luhut menampiknya.

“Apa yang mau diinternasionalisasi? Periksa orang yang lakukan itu (meresmikan kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena), selesai,” ujar Luhut dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Tantowi mengingatkan agar pemerintah Indonesia serius menyikapi Gerakan Pembebasan Papua karena menurutnya kelompok itu “Memiliki agenda utama menginternasionalisasi isu HAM Papua setelah puluhan tahun Organisasi Papua Merdeka tak laku karena tidak ada negara yang mendukung gerakan separatis.”

Luhut menegaskan pemerintah Indonesia tak bakal tunduk terhadap ancaman apapun terkait separatisme. Semua yang ada di Indonesia, ujarnya, harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
(agk/agk)
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER