Ahok Mengaku Tak Tahu Pengadaan UPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat catu daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS).

Dalam pemeriksaan hari ini, Kamis (25/2), pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan dirinya ditanya sekitar 20 pertanyaan. Dia bersaksi untuk tersangka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Firmansyah dan Fahmi Zulfikar.

Sebelumnya, Ahok sudah pernah diperiksa terkait kasus ini. Namun, saat itu dia diperiksa untuk bekas Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman yang kini sudah berstatus terdakwa.

"Pertanyaan mirip-mirip saja, bagaimana UPS muncul, sama juga bagaimana pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Sementara) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), begitu-begitu saja," kata Ahok.

Lihat juga: Datangi Mabes Polri, Ahok Kembali Jadi Saksi Korupsi UPS

Ketika ditanya apakah dirinya mengetahui bagaimana UPS bisa muncul Ahok mengaku tidak tahu.

"Kan sebelum ada e-budgeting kecolongan. Begitu ada e-budgeting berantem kedua belah pihak," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Fahmi, Ilal Ferhard, mengklaim pihaknya mempunyai bukti keterlibatan Ahok dalam kasus ini.

"Ada pertemuan antara Ahok dan Pak Prasetyo (Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI), yang sifatnya tidak resmi," kata Ilal di Markas Besar Polri, Jakarta.

Lihat juga: Lulung Kembali 'Serang' Ahok Jelang Diperiksa Bareskrim

Dia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan saat ada permintaan evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Saat itu, pada rancangan APBD-Perubahan, disebutkan pemerintah Jakarta akan membeli Rumah Sakit Sumber Waras, alih-alih lahannya.

"Ketika direvisi jadi pembelian sebagian lahan Rp800 miliar, dimasukan pengadaan scanner dan UPS," kata Ilal.

Padahal, kata dia, selama periode pemerintahan 2009-2014, tidak ada rencana pengadaan kedua alat yang kini tersangkut masalah hukum tersebut.

Firman dan Fahmi ditetapkan tersangka dalam berkas berbeda, pengembangan dari penyidikan sebelumnya yang telah lebih dulu menjerat dua orang dari pihak pemerintah eksekutif. Kini berkas keduanya sudah lengkap dan memasuki tahap penuntutan.

Dua orang itu adalah Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku pejabat pembuat komitmen dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. (bag)