Setya Novanto Dinilai Berhak Jadi Caketum Partai Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menilai Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto berhak maju menjadi calon ketua umum meski dilekati berbagai stigma akibat kasus dugaan permintaan saham Freeport yang menjeratnya.

"Banyak pihak yang mempersoalkan pencalonan Setya sebagai caketum Golkar. Namun, dia adalah putra bangsa yang berhak maju menjadi caketum. Tidak ada ketentuan hukum yang bisa melarangnya maju," kata Ridwan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2).

Lagipula, kata Ridwan, status Setya saat ini belum dinyatakan bersalah. Ia menegaskan belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Setya melanggar hukum.

"Yang ada sekarang hanyalah opini masyarakat bahwa Setya bersalah padahal secara hukum tidak ada itu. Dan saya pikir, dengan menjadi ketua umum Golkar, ia bisa membersihkan citra partai kami," katanya.

Di sisi lain, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat Golkar perlu melakukan pencitraan yang mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih partai tersebut dalam pemilihan umum mendatang. Salah satu cara pencitraan yang disarankan adalah dengan tidak mengakomodasi kader yang memiliki stigma untuk menjadi caketum.

Pilihan Redaksi Peneliti LIPI: Regenerasi Golkar Jangan Cuma Omong Kosong Setya Novanto Berburu Dukungan DPD Menuju Golkar 1 Yorrys Prihatin Tak Ada Perempuan di Bursa Calon Ketua Golkar Akbar Tandjung: Airlangga Pantas untuk Jadi Ketua Umum Golkar

"Kasus Setya masih segar dalam ingatan kita. Yang seperti itu seharusnya punya budaya untuk mundur. Bagaimana jelaskan ke masyarakat kalau dia tidak lakukan pelanggaran hukum serius? Publik sudah membacanya," katanya.

Sejauh ini sudah ada sejumlah nama yang disebut akan maju sebagai caketum Partai Golkar, di antaranya: Ade Komarudin, Idrus Marham, Nurdin Halid, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, Mahyudin, dan Priyo Budi Santoso.

Sementara, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri pada Munas mendatang.

Adapun, dalam rapat pengurus harian DPP Partai Golkar yang diselenggarakan sejak Selasa (23/2) telah menghasilkan rumusan kepanitiaan, waktu dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan, hasil rapat pada Selasa masih akan diputuskan secara resmi dalam rapat pleno pada Rabu (24/2) siang.

"Ini baru pandangan atau kesimpulan di tingkat rapat harian dan putusan di pleno nanti," kata Agung usai rapat di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Rabu dini hari.

Adapun susunan kepanitiaan munas yang diusulkan, kata Agung, adalah Penanggung Jawab Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Ketua Panitia Pelaksana Theo Sambuaga, Ketua Steering Comittee (SC) Nurdin Halid, Sekretaris SC Agun Gunandjar, dan Ketua Organizing Comittee Zainudin Amali.

Susunan kepanitiaan tersebut dinilainya sudah adil dan mengakomodasi dari kedua kubu, baik Ancol dan Bali. (obs)