Menteri Luhut Yakin Dana Desa Bisa Kurangi Radikalisme

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Selasa, 01/03/2016 00:39 WIB
Menteri Luhut Yakin Dana Desa Bisa Kurangi Radikalisme Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memberikan pengarahan mengenai pencegahan radikalisme di Banten. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Serang, Banten, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penggunaan dana desa yang dikelola dengan baik, secara tidak langsung dapat mengurangi paham radikalisme di masyarakat.

"Terorisme atau radikalisasi itu tidak lepas dari masalah kemiskinan," kata Luhut saat konferensi pers di Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Senin (29/1).

Saat memberikan pengarahan soal pencegahan radikalisme di Banten, Luhut memberikan contoh Sunakim alias Afif, korban sekaligus pelaku peledakan bom di Thamrin. Menurut Luhut, salah satu alasan Afif bergabung dengan kelompok radikal karena faktor ekonomi keluarganya yang tidak menentu. Sebagai pengangguran, dia harus menghidupi istri dan kesembilan anaknya.


"Dampaknya kalau kemiskinan berkurang maka akan mengurangi hal-hal yang radikal," kata Luhut saat memberikan sambutan di hadapan ribuan aparat pemerintah dan keamanan di Banten.

Dia mengatakan, dana desa yang dikucurkan pemerintah pada tahun ini berjumlah dua kali lebih besar dari tahun pertama. Jika pada 2015 jumlahnya sebesar 21 triliun, maka tahun ini kata Luhut mencapai 47 triliun.

"Kami ingin tahu bisa enggak memutar ekonomi di pedesaan," katanya.

Dia menambahkan, bersamaan dengan dana desa, pemerintah juga memberikan dana kredit usaha rakyat. Dana KUR ini sebagai sebuah upaya agar perekonomian tidak hanya digerakkan dari pusat ke daerah, tapi sebaliknya.

"Perekonomian kami bangun juga dari bawah ke atas. Kalau ini berjalan kami yakin akan mengurangi potensi radikasisasi di sini, sekaligus membangun mengurangi kesenjangan," ujar Luhut.

Dia meminta agar pemerintah daerah mendorong Babinsa dan Kamtibmas untuk turun langsung ke lapangan mengawasi penggunaan dana desa. Baginya, keterlibatan mereka cukup efektif membantu kepala desa agar menghindari dari penyalahgunaan dana desa.

"Dana sebesar itu jangan sampai digunakan kepala desa untuk kawin lagi," kata Luhut disambut tawa para tamu undangan.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tahun pertama masih terdapat 20 persen yang belum sesuai target.

"Tahun ini kami berharap itu tidak terjadi," kata Luhut.

Menurutnya, untuk rahun ini pemerintah sepakat mengucurkan dana desa dikucurkan dalam dua gelombang tiap enam bulan. "Takut penggunaannya tidak pas," katanya. (pit/pit)