Menteri Agraria: Tak Perlu Ganti Rugi Penggusuran Kalijodo

Alfani Roosy Andinni, CNN Indonesia | Selasa, 01/03/2016 18:52 WIB

Ibu Siti, salah satu warga Kalijodo yang menolak digusur meratapi eksekusi di Kaljodo, Jakarta Utara, Senin, 29 Februari 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan rencana penggusuran kawasan Kalijodo yang akan mengembalikan menjadi lahan ruang terbuka hijau. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dinilai tidak perlu mengganti rugi dari penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara.

"Nggak (perlu ganti rugi), statusnya tanah negara yang peruntukannya bagi ruang terbuka hijau. Langkah yang dilakukan Pemprov sudah benar," kata Ferry di Gedung DPR RI, Selasa (1/3/2016).

Lihat juga:

Setelah Kalijodo, Ahok Gusur Kolong Tol Pluit

Namun, dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan relokasi kepada warga yang rumahnya telah digusur. Menurutnya hal tersebut adalah hak warga Kalijodo.

"Mereka tidak memegang sertifikat hak milik tetapi mereka itu kan harus dicarikan tempat tinggal yang layak," kata Ferry.

Dia mengatakan kawasan Kalijodo digusur nantinya akan menjadi ruang terbuka hijau. Salah satu tujuannya untuk mengindari banjir.

"Pinggiran sungai tidak boleh dijadikan tempat tinggal," tegas Ferry.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2). Pemprov DKI berencana mendirikan sejumlah bangunan yang masuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH).