Bappenas-KSP Kerjasama Kawal Nawacita Dalam Prioritas 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menandatangani kesepakatan strategis perencanaan program prioritas 2017 di Jakarta, Kamis (3/3). Kerjasama tersebut akan difokuskan untuk mengawal program prioritas pemerintah agar selaras dengan visi misi Nawacita Jokowi-JK.

"Hari ini kami sudah sepakati, KSP dan Bappenas perlu sinkronisasi perencanaan dan pengendalian program prioritas pemerintah 2017,"kata Kepala KSP Teten Masduki di kantornya.

Teten mengatakan sinkronisasi tersebut dilakukan terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2017 mendatang. Teten menilai selama ini seringkali visi dan misi pemerintahan antar yang satu dengan yang lainnya tidak tampak.

"Sehingga, Presiden baru biasanya punya janji politik ke masyarakat tapi gagal diakomodasi dalam program pemerintahan sehingga warna pemerintahan satu dengan lain tidak jauh berbeda," katanya.

Teten kemudian membandingkan hal tersebut dengan kondisi di Amerika di mana perbedaan program satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya tampak nyata. Hal itu terutama dalam pelaksanaan program di bidang ekonomi, pertahanan dan kebijakan luar negeri.

Lebih jauh, Jokowi selama masa kampanye memiliki visi yang dibungkus dalam konsep Nawacita. Teten mengatakan dalam perjalannnya Nawacita tersebut masih kurang terimplementasikan dengan baik dalam program pemerintah.

"Hal itu diakibatkan adanya persoalan anggaran dan realitas program yang berjalan ditambah persoalan politik di DPR,"katanya.

Oleh karena itu, ujarnya, dibutuhkan sebuah kerjasama baik antara KSP, yang mengawal visi misi Presiden, dengan Bappenas, selaku perencana pembangunan nasional.

Pilihan Redaksi Belum Semua Paket Kebijakan Ekonomi Direalisasikan Soal Monitor Kementerian, Teten Sebut Itu Tugas Lembaganya KSP Akan Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Hal ini dapat dilakukan dengan antara lain optimalisasi belanja kementerian atau lembaga, pemanfaatan anggaran pinjaman dan atau dana hibah Luar Negeri dan mekanisme APBN untuk tahun berjalan. 

Teten mengatakan untuk tahun 2017 akan terdapat 12 program prioritas yang telah disepakati Jokowi, di antaranya ketahanan pangan, poros maritim, pembangunan papua, ketahanan energi, reformasi agraria dan pangan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa.

Program prioritas ini mesti dikomunikasikan dengan baik ke kementerian terkait agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari visi misi Nawacita pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Presiden Jokowi menaruh harapan agar fungsi Bappenas bisa kembali diperkuat.

"Hal itu dengan bisa merencanaklan dan mengalokasikan anggaran sesuai program prioritas Presiden, "kata Sofyan.

Rencana tersebut, ujar Sofyan, akan dimulai pada anggaran 2017 nanti di mana pemerintah akan memperkenalkan perencanaan pembangunan yang sifatnya holistik, tematik, terintegrasi dan spasial.

Dia mencontohkan dalam pembangunan holistik misalnya untuk pembangunan papua, Bappenas akan mengalokasikan anggaran kepada semua kementerian yang terlibat langsung dalam pembangunan tersebut.

Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti, kata Sofyan, program akan sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK. Sehingga, RPJMN dan RKP akan didesain untuk mendukung tercapainya program Nawacita.

"Selama ini ada gap Nawacita Presiden dengan RPJMN dan RKP. Kami akan terus menutup gap tersebut," katanya. (bag)