Serikat Tani di Istana: Kebijakan Jokowi Tak Lindungi Petani

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan petani menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini, Rabu (29/9). Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia Anwar Sastro Marub mengatakan, aksi dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo yang pro rakyat terutama petani.

Anwar memberikan contoh tragedi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani di Lumajang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu (26/9) lalu. Ia mengatakan itu salah satu bukti pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

"Proyek infrastruktur Jokowi membahayakan, karena mayoritas berpihak pada pemodal, investor dan tidak melindungi rakyat," ucap Anwar di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9).

Pilihan Redaksi Petani Tewas di Lumajang Diduga Skenario Pengusaha Tambang Menteri ESDM Monitor Kasus Penganiayaan Petani di Lumajang

Anwar mengatakan, setiap infrastruktur atau proyek yang dibangun akan selalu mengorbankan rakyat, seperti melakukan penggusuran.

Dalam aksi ini, Anwar menuturkan para petani juga meminta agar dibentuk suatu badan penyelesaian konflik agraria. Anwar menggambarkan, badan ini akan berada di bawah langsung presiden dan kontrol rakyat.

Anwar menyebutkan beberapa masalah agraria yang hingga saat ini masih belum diselesaikan, seperti banyaknya tanah petani yang dulu direbut pemerintah, tentara, bahkan swasta. Upaya reclaiming pun telah dilakulan namun tanpa hasil.

"Kami ingin itu dikembalikan. Kemudian bagaimana mengelola penataan basis produksi, distribusi dan kelembagaan ekonomi bisa dijalankan pemerintah," tuturnya.

Aksi ini dimulai dengan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal pada pukul 09.00 WIB. Anwar menyebutkan aksi ini dilakukan oleh tujuh ribu petani yang tergabung dalam serikat petani dan dua ribu dari buruh, aktivis lingkungan, dan mahasiswa.

Anwar mengatakan, sebanyak 20 orang perwakilan saat ini tengah berada di istana, diterima Kepala Staf Presiden Teten Masduki.  

(rdk)