Rizal Ramli Dianggap Bawa Dinamika Baru dalam Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi berpendapat kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli membawa dinamika baru dalam Kabinet Kerja.

"Kehadiran Rizal Ramli membawa dinamika baru, ada gejolak, kepercayaan baru tapi juga ada kecemasan baru. Tapi enggak jadi masalah," kata Adhi dalam diskusi 'Menteri Ribut Bikin Ribet' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).

Menurut Adhie, kehadiran Rizal juga ditambah tren peningkatan aktifitas di sosial media. Sehingga apabila terjadi hiruk pikuk, dia menilai hal itu wajar terjadi. Apalagi Rizal dianggap membawa mahzab yang berbeda dengan komposisi menteri di kabinet.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat bahwa keberadaan Rizal dapat membawa hal menarik di kabinet. Hal ini karena Rizal dikenal sebagai sosok ekonom yang cenderung menganut paham strukturalis dibanding liberalis.

Pilihan Redaksi Perang Menteri di Media atas Blok Masela Makin Tak Produktif Konflik Menteri di Blok Masela Sinyal Buruk Bagi Investor Ada Nilai Positif di Balik Kegaduhan Antarmenteri

"Rizal Ramli memberikan suatu otokritik dalam beberapa hal. Dengan adanya itu saya kira buat jadi koreksi terhadap beberapa kebijakan yang bsia berjalan leluasa tanpa otokoritik dari Menteri Rizal Ramli," ujar Fadli.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai Rizal Ramli merupakan sosok menteri yang lengkap. Rizal dianggap bisa memerankan peran eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Rizal Ramli kan menteri 3 in 1. Di dalamnya ada unsur eksekutif, legislatif, ikut mengawasi dan KPK," kata Qodari.

Rizal berpendapat hal itu dikarenakan pernyataan Rizal kerap kali menimbulkan efek yang besar. Dia juga berpendapat, penempatan Rizal di kabinet sebagai pengawal kepentingan Presiden Joko Widodo.

"Saya berpendapat masuknya Rizal Ramli itu jadi proxy persiden untuk kalau isu dan kepentingan di dalam kabinet," ujar dia.

Rencana pengembangan proyek regasifikasi gas alam cair (LNG) Blok Masela di Provinsi Maluku baru akan diputuskan pada 2018. Namun, sekarang perdebatan ini sudah terjadi, yang ditandai perang argumen di sosial media. (rdk)