Gaduh Menteri Dinilai Jadi Pembuka Reshuffle Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari berpendapat, kegaduhan antarmenteri di kabinet bisa membuka jalan Presiden Joko Widodo untuk merombak susunan Kabinet Kerja di masa mendatang.

"Saya berharap, ramai-ramai ini menjadi intro reshuffle kabinet. Publik tentu akan memberikan masukan tentang itu," kata Qodari saat diskusi 'Menteri Ribut Bikin Ribet' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan, presiden perlu menggunakan hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja jajaran menteri yang membuat kegaduhan publik. "Seharusnya (hak prerogatif) dipergunakan. Seperti yang sudah saya katakan, ini persoalan 5 menit selesai, kalau presidennya mampu dan mau," ujar Fadli.

Fadli menilai, jika presiden hendak mengevaluasi atau melakukan perombakan kabinet, perlu memilih orang-orang terbaik yang kompeten di bidangnya.

Pilihan Redaksi Surya Paloh Yakin Belum Ada Reshuffle Dalam Waktu Dekat Cak Imin Nyatakan Tak Khawatir Soal Reshuffle Gaduh Menteri, Hanura Minta Presiden Pakai Hak Prerogatifnya

"Dulu tujuannya begitu mau membuat suatu kabinet yang profesional terus kemudian dikelabui dengan profesional politik," kata Fadli.

Namun politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menilai perombakan alias reshuffle kabinet dengan latar belakang kegaduhan menteri justru akan menimbulkan persoalan baru.

"Lama-lama akan menjadi preseden buruk nantinya. Karena ada faktor like and dislike, orang akan ramai-ramai membuat program keributan nantinya," ujar Dwi.

Dwi menyarankan jika reshuffle kabinet jadi dilakukan, maka presiden harus melihat produktivitas dan kinerja menteri yang akan dirombak.

Kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para jajaran menterinya untuk tidak memberikan pendapat atas sesuatu yang belum diputuskan olehnya. Selain itu, Jokowi juga meminta agar para menteri fokus bekerja untuk masyarakat alih-alih saling silang pendapat.

Sebelumnya, Jokowi mengultimatum para pembantunya di Kabinet Kerja untuk tidak lagi meributkan masa depan pengembangan blok Masela di ruang publik, khususnya di media sosial.

Menurutnya, sikap beda pendapat dan saling kritik sejumlah menteri belakangan ini tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi bahan evaluasi kinerja personal. (rdk)