Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menuturkan partainya sering menerima sumbangan jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sumbangan itu yang nantinya digunakan sebagai penggerak aktivitas partai.
"Yang saya tahu di PPP orang mau nyumbang, silakan. Tapi kami tidak pernah memberikan tarif. Kalau ada orang menyumbang, itu biasa," ujar Arsul Sani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (11/3).
Dia mengaku partainya tidak memiliki dana untuk menopang pasangan calon kepala daerah yang bakal didukung PPP. Dia mencontohkan persiapan penyelenggaraan Muktamar Islah. Pada 5 Februari, sejumlah kader PPP berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, juga penyelenggaraan Mukernas di Ancol pada 24 Februari lalu. "Itu punya Jan Darmadi. Dia kan NasDem, teman. Jadi kami minta diskon. Kalau pake mahar politik, kami pasti punya duit banyak," katanya.
Karenanya, dia membantah adanya mahar politik yang diminta partai ke bakal calon kepala daerah. Dia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta dana dari pasangan calon kepala daerah yang meminta dukungan PPP.
Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengaku adanya oknum yang meminta mahar politik ke paslon kepala daerah. Menurutnya, hal itu dilakukan demi pemenangan pasangan calon tersebut. Namun, hal tersebut tidak dilakukan partai berlambang Kakbah.
"Kami sudah ingatkan jangan seperti itu karena politikus harusnya berpikir jangka panjang," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak punya cukup dana untuk berkampanye. Saat kampanye, calon kepala daerah biasanya memberikan makanan, pakaian atau souvenir.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bakal calon kepala daerah bisa menghabiskan Rp100-200 miliar saat memberikan mahar ke partai. Karenanya, dia memilih jalur independen untuk bersaing di Pilgub DKI Jakarta 2017.
(bag)