Anggota DPR Dianggap Remehkan Laporan Harta Kekayaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Keuangan DPR Hendrawan Supratikno menduga banyak legislator yang menggampangkan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sekitar 190 anggota DPR belum menyerahkan LHKPN.

"Mungkin sebagian menganggap malah ini bikin repot saja. Menggampangkan gitu," ujar Hendrawan Supratikno saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (15/3).

Namun dia juga beranggapan lebih banyak anggota dewan yang belum memiliki cukup waktu untuk mengisi dan melengkapi data LHKPN. Dalam LHKPN, penyelenggara negara harus melampirkan bukti atas harta tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan.

Selain itu juga logam mulia, surat berharga, harta bergerak, seperti kendaraan. Penyelenggara negara juga harus melapor apabila memiliki utang.

Pilihan Redaksi KPK Akui Kelemahan Aturan LHKPN Tanpa Sanksi Perludem: LHKPN Harus Segera Diumumkan KPK Sambut Usulan Penerapan Sanksi dalam LHKPN

"Asal menyampaikannya dengan jujur dan didukung dokumen yang valid enggak ada masalah," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku telah mengisi LHKPN sebanyak dua kali. Dia menuturkan proses pengisian yang pertama adalah pembelajaran. Sehingga, dia menilai wajar apabila memakan waktu yang lebih lama.

Proses pengisian yang kali kedua pun diakui hanya memerlukan waktu yang singkat. "Kedua kan tinggal lihat mana yang bertambah dan berkurang dari pertama. Kalau fokus, tiga hari bisa selesai," katanya.

Sebelumnya, KPK mengaku telah berkirim surat sebanyak dua kali mengingatkan para legislator untuk patuh melaporkan hartanya.

Sebab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, penyelenggara negara wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.

Mereka juga wajib mengumumkan dan melaporkan kekayaannya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. (rdk)