DPR Ingatkan Batasan Sumbangan Dana Kampanye Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Dalam Negeri DPR Ahmad Riza Patria mengingatkan kembali batasan sumbangan dana kampanye bagi pasangan calon yang hendak bertarung dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah.

"Semua itu diatur dalam undang-undang. Jangan sampai calon menerima sumbangan lebih dari yang dibataskan," ujar Riza saat dihubungi Rabu (16/3).

Pilihan Redaksi Heru Budi Calon Wakil Ahok Pengatur Blusukan Jokowi Rencana DPR Ubah Syarat Calon Independen Tak Bisa Jegal Ahok Ahok Minta DPR Bedakan Partai Politik dan Calon Independen Ahok: Calon Independen Muncul Lantaran Kuasa Parpol Meragukan

Aturan yang dimaksud Riza merujuk pada Pasal 74 UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang secara khusus menjabarkan batasan sumbangan bagi pasangan calon, baik mereka yang diusung oleh partai politik maupun jalur perseorangan.

Pada ayat 7 Pasal 74 disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp 50 juta, sementara sumbangan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 500 juta.

"Kalau lebih dari itu namanya melanggar aturan," ujar dia.

Riza menegaskan aturan Pilkada saat ini menjadi pekerjaan yang diprioritaskan oleh Komisi II di parlemen. Revisi UU Pilkada ditargetkan bisa rampung pertengan tahun ini.

Salah satu poin yang menjadi perhatian Riza dan koleganya di Komisi II adalah wacana peningkatan presentase jumlah dukungan bagi calon perseorangan.

Riza menampik wacana peningkatan ambang batas dukungan calon perseorangan itu muncul hanya untuk menjegal seseorang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini menjadi tokoh yang belakangan kerap dikaitkan dengan polemik tersebut.

"Ini tidak muncul belakangan," ujar Riza.

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno secara terpisah menyatakan dukungannya terhadap wacana agar syarat dukungan untuk calon perseorangan diperberat.

Dia pun menyinggung Ahok, sapaan Basuki, dengan statusnya saat ini yang kerap disebut sebagai 'calon independen'.

Hendrawan menegaskan Ahok bukan calon independen, melainkan calon perseorangan. Sebab menurut dia, Ahok disokong banyak pihak sehingga dia berani kembali maju bertarung memperebutkan kursi DKI I.

"Bukan calon independen, tapi calon perseorangan. Kalau independen itu kan tidak tergantung siapa siapa, kalau kaya Ahok itu sponsornya gila-gilaan," ujar Hendrawan seperti diberitakan detikcom. (gil)