Persoalan Lapor Harta Legislator Menyangkut Urusan Moral

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan persoalan pengisian dan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh legislator ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan urusan moralitas setiap individu.

Menurut Sarmuji meskipun tidak ada sanksi pidana bagi pejabat negara yang tidak mengisi dan menyerahkan LHKP tapi secara moral mereka terikat untuk mendukung praktik pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Itu seperti amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,” ucap Sarmuji kepada CNN Indonesia, Jumat (18/3).

Pilihan Redaksi KPK: MKD DPR Tak Ada Niat Baik Tuntaskan LHKPN Mengintip Kekayaan Petinggi Senayan Menteri Yuddy: Pejabat Tak Lapor Harta Bisa Dicopot Jabatan KPK: 36 Lembaga Eksekutif Patuh Serahkan LHKPN Harta Fadli Zon Belum Bisa Dilihat Publik

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menuturkan semua anggota DPR adalah contoh bagi rakyat dan terutama konstituennya. “Dia (anggota DPR) tidak perlu contoh dari orang lain,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengaku tidak mengetahui ihwal banyaknya anggota DPR yang tidak menyerahkan LHKPN ke KPK. “Terus terang saya tidak punya data siapa saja yang tidak menyerahkan LHKPN karena tidak dikompilasi dan menjadi urusan pribadi anggota DPR,” ujarnya.

Lebih dari 70 persen legislator baik pusat maupun daerah tak melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2014 hingga 2015. Merujuk data Anticorruption Clearing House (ACCH), jumlah mereka yang tak melapor untuk dua tahun tersebut masing-masing 7.352 orang dan 9.700 orang.

Sementara mereka yang melapor per tahun 2014 dan 2015 masing-masing 2.879 dan 3.600 anggota dewan. Padahal, komisi antirasuah mencatat jumlah penyelenggara negara dari sektor legislatif yang wajib melaporkan hartanya sebanyak 10.231 orang pada 2014 dan 13.300 pada 2015.

Sarmuji mengatakan dirinya selama menjadi anggota DPR berupaya membuat isian harta laporan harta kekayaan kepada KPK. “Secara pribadi ketika masuk menjadi anggota DPR saya berusaha mengisi dan menyerahkan LHKPN,” ucap dia.

Sebelumnya Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan persentase angka kepatuhan menyerahkan LKHPN menurun tajam lantaran pada 2014 dan 2015 jumlah legislator yang wajib melaporkan hartanya meroket. "Itu jumlah wajib lapor meningkat karena tahun pemilu," kata Priharsa ketika dikonfirmasi.

Pada tahun 2014 dan 2015, pemilihan umum digelar untuk tiga kategori yakni pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak. Sebagai persyaratan administrasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, tiap calon harus mendaftarkan hartanya melalui LHKPN. Pelaporan ini sebagai bentuk transparansi sumber uang dan kepatuhan pembayaran pajak.

(obs)