KPK Imbau Masyarakat Tak Pilih Bekas Napi Koruptor di Pilkada

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menghimbau agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Laode mengaku sangat menyayangkan adanya bupati pernah menjadi narapidana kasus suap dan terpilih lagi. Menurutnya, sangat ironis bagi sebuah negara yang ingin memberantas korupsi tapi mantan-mantan koruptor masih bisa dipilih masyarakat dan menjadi pejabat yang berkuasa di daerah.

"Ada ini mantan narapidana korupsi dan terpilih lagi. Tolong masyarakat diajarkan bahwa mantan-mantan narapidana ini jangan dipilih lagi. Itu imbauan," ujar Laode di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat kemarin.

Pilihan Redaksi Gerindra Lirik Buwas dan Gita Wirjawan untuk Saingi Ahok Soal Guru Diduga Cabuli Murid, Ahok Siap Pecat PNS Bermasalah Mendagri: DPR Jangan Persulit Calon Independen

Meski tak menyebutkan secara pasti nama daerah itu, Laode mengungkapkan, ada dua daerah yang dipimpin oleh mantan narapidana kasus suap.

"Yang saya tahu sih kayaknya dua (kepala daerah yang pernah mendekam di sel karena kasus korupsi). Salah satunya di Aceh, satunya saya lupa. Itu yang merupakan pembicaraan kami di KPK," katanya.

Merujuk catatan CNNIndonesia.com, salah satu mantan narapidana kasus korupsi yang menduduki jabatan kepala daerah adalah Bupati Solok Provinsi, Gusmal. Ia berhasil meraih suara terbanyak di Kabupaten Solok, Sumatra Barat dalam pilkada 2015 lalu.

Meski tak sesukses Gusmal, ada beberapa orang mantan narapidana kasus suap yang sempat maju dalam bursa calon kepala daerah di daerahnya masing-masing, antara lain Ustman Ihsan (Pemilihan Bupati Sidoarjo), Abu Bakar Ahmad (Pemilihan Bupati Dompu), Elly Engelbert (Pemilihan Gubernur Sumatera Utara), Vonny Panambunan (Pemilihan Bupati Manahasa), dan Jimmy Ruga Omby (Pemilihan Wali Kota Manado).