Polisi Antisipasi Kerusuhan saat Demo Sopir Taksi
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Selasa, 22 Mar 2016 07:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi mengerahkan 6.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan TNI untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa sopir angkutan umum. Meski yakin demonstrasi akan berjalan aman, antisipasi akan adanya aksi anarkistis tetap dilakukan.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal, langkah antisipasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan personel anti huru-hara, Sabhara, dan Brimob.
"Skenario terburuk selalu ada. Tapi kami kira kondusif karena teman-teman dari angkutan umum paham penyampaian pendapat di muka umum dan tuntutannya jelas," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/3) malam.
Iqbal mengimbau bagi pengguna jalan agar menghindari akses di tempat-tempat yang menjadi titik aksi unjuk rasa tersebut. Pengalihan arus lalu lintas hari ini, menurutnya, akan bersifat situasional.
Untuk memudahkan pengamanan serta meminimalisir kemacara, polisi menurut Iqbal telah meminta peserta aksi untuk tidak berpindah-pindah. Direncanakan aksi unjuk rasa akan digelar di Gedung DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Balai Kota DKI Jakarta.
"Cukup satu lokasi saja karena akan mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan lainnya. Tapi Insya Allah teman-teman pengemudi memahami," katanya.
Jika pelayanan angkutan umum terganggu, pemerintah provinsi DKI Jakarta, kata Iqbal, telah menyiapkan angkutan umum alternatif bagi warga.
Ribuan massa dari Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) akan menggelar aksi mogok masal dan unjuk rasa di sejumlah terminal, istana negara, dan di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat harin ini.
Sekitar pukul 09.00 WIB massa akan berkumpul dari Terminal Kampung Melayu, Pasar Senen, Terminal Kali Deres untuk Bajaj, Terminal Tanjung Priok dan Terminal Blok M.
Massa yang diperkirakan sejumlah 7.000 orang itu akan menuju Lapangan Parkir Timur Senayan, DPR RI. Unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari pukul 17.30 WIB.
Sementara itu, unjuk rasa juga akan digelar oleh Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU) DKI Jakarta.
Massa FK MPAU akan berkumpul di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Balai Kota DKI Jakarta dan Geddung DPRD DKI Jakarta.
Massa yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberhentikan penangkapan dan pengandangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (sur)
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal, langkah antisipasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan personel anti huru-hara, Sabhara, dan Brimob.
"Skenario terburuk selalu ada. Tapi kami kira kondusif karena teman-teman dari angkutan umum paham penyampaian pendapat di muka umum dan tuntutannya jelas," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/3) malam.
Iqbal mengimbau bagi pengguna jalan agar menghindari akses di tempat-tempat yang menjadi titik aksi unjuk rasa tersebut. Pengalihan arus lalu lintas hari ini, menurutnya, akan bersifat situasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cukup satu lokasi saja karena akan mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan lainnya. Tapi Insya Allah teman-teman pengemudi memahami," katanya.
Jika pelayanan angkutan umum terganggu, pemerintah provinsi DKI Jakarta, kata Iqbal, telah menyiapkan angkutan umum alternatif bagi warga.
Sekitar pukul 09.00 WIB massa akan berkumpul dari Terminal Kampung Melayu, Pasar Senen, Terminal Kali Deres untuk Bajaj, Terminal Tanjung Priok dan Terminal Blok M.
Massa yang diperkirakan sejumlah 7.000 orang itu akan menuju Lapangan Parkir Timur Senayan, DPR RI. Unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari pukul 17.30 WIB.
Sementara itu, unjuk rasa juga akan digelar oleh Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU) DKI Jakarta.
Massa FK MPAU akan berkumpul di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Balai Kota DKI Jakarta dan Geddung DPRD DKI Jakarta.
Massa yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta memberhentikan penangkapan dan pengandangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (sur)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK