Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat Cecep Handoko menyampaikan hasil pertemuannya dengan perwakilan pemerintah. Dia ditemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan perwakilan Kementerian Kominikasi dan Informasi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Perjuangan bapak-bapak yang tergabung di PPAD mungkin tidak semaksimal yang kita bayangkan karena pihak pemerintah meminta waktu 15 hari," kata Cecep saat menyampaikan orasi di atas podium mobil, di halaman Monas, Jakarta Pusat, Senin (14/3).
Dia mengatakan, inti mediasi tersebut menyimpulkan bahwa pihak Kementerian Perhubungan telah berkomunikasi dengan pihak istana. Kemenhub telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk menutup aplikasi online bagi kendaraan berpelat hitam yang beroperasi sebagai transportasi umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cecep mengaku telah memegang salinan surat rekomendasi tersebut. Pemerintah meminta waktu 15 hari ke depan untuk merespons tuntutan pengunjuk rasa. Alasannya, tuntutan para sopir yang meminta menutup aplikasi online tersebut perlu dibahas terlebih dulu di sidang panel.
"15 hari itu waktu yang lama. Apabila hari ini belum ada keputusan besok kita datang lagi," katanya. Sepanjang berjalannya aksi mereka meneriakkan yel-yel "Tutup Aplikasi."
Namun para pengunjuk rasa sepakat untuk kembali berunjuk rasa menduduki halaman Monas pada Jumat pekan ini. Mereka bakal menagih janji pemerintah untuk menutup aplikasi online.
Selama mediasi di istana negara, kata Cecep, Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memperhatikan polemik transportasi berbasis online. Jokowi pun khawatir akan ada konflik antara pengemudi plat kuning dan plat hitam yang beroperasi sebagai angkutan umum.
Para pengunjuk rasa mengakhiri aksinya pada pukul 12.30 WIB setelah perwakilan dari massa aksi menyampaikan hasil mediasi dengan pihak istana. Mereka membubarkan diri secara tertib tanpa adanya keributan.
(gil)