Bareskrim Kembali Sidik Korupsi di Kantor Alex Usman

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri kembali menyidik kasus di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Kali ini, polisi tengah mengusut kasus pengadaan alat kebugaran atau alat fitness pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2013/2014. 

"Alat fitness ini baru naik sidik. Nanti selanjutnya akan gelar perkara untuk menetapkan tersangka," kata Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta, Kamis (24/3).

Peningkatan dari status penyelidikan ke penyidikan, kata Adi, baru dilakukan sekitar dua pekan lalu. Saat ini proses sudah berjalan dan penyidik telah memeriksa kurang lebih 20 saksi.

Saksi-saksi yang diperiksa, kata Adi, berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.

"Gelar perkara penetapan tersangka nanti setelah selesai periksa saksi dari distributor, sekarang belum selesai," kata Adi.

Ketika ditanya apakah kasus ini kembali mengarah kepada bekas Kepala Seksi Sarana Prasarana Alex Usman, Adi tidak menutup kemungkinan. "Bisa jadi ke dia lagi," ujarnya.

Saat ini Alex sudah dijerat dalam tiga kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS), Printer dan Scanner 3D, serta Digital Education Classroom. Dalam kasus UPS, dia telah terbukti bersalah dan divonis hukuman enam tahun penjara.

Pilihan Redaksi Bareskrim Sita Alat Berat Hasil Korupsi Scanner dan Printer Bareskrim Polri Limpahkan Perkara Korupsi Printer dan Scanner Bareskrim Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Printer dan Scanner

Namun ketika ditanya apakah kasus ini pengembangan dari kasus UPS, Adi menampik. "Ini berbeda," ujarnya. 

Rangkaian kasus korupsi di Suku Dinas itu terungkap setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menemukan adanya kejanggalan nilai pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Dia lantas melaporkan temuan tersebut ke polisi.

Basuki alias Ahok mengatakan memang banyak data menarik dari proses pengadaan UPS yang menjadi akar permasalahan di sini.

Dia menyinggung soal pengadaan sistem elektronik manajemen sekolah pada 2013 yang alokasi dananya disebut mencapai Rp 5 miliar. Menurut Ahok angka itu terlalu besar dan tidak memiliki dasar jelas.

Meskipun pada 2013 sistem e-budgeting belum dijalankan, Ahok menyatakan kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan sudah memiliki data tersebut dan melihat ada hal yang tidak wajar di sana.

"Waktu saya dipanggil Bareskrim Polri dan BPK mereka itu sudah punya data yang banyak. Itu kan semua berkas dibawa dan saya kira temuannya banyak.

"Jika dirunut ke belakang, bayangkan saja sistem elektronik manajemen sekolah sampai Rp 5 miliar," ujarnya. (bag)