Tak Mendesak, Ketua DPR Didesak Tunda Proyek Perpustakaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Legislator Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, wacana pembangunan perpusatakan DPR hanyalah sebuah pencitraan dari Ketua DPR, Ade Komarudin.

Ruhut menilai, banyak lain persoalan yang lebih penting untuk diurus DPR ketimbang menghabiskan anggaran guna membangun gedung baru.

"Lebih baik membantu anak putus sekolah. Kalau bangun perpustakaan sebesar lapangan sepakbola tapi enggak ada yang datang, percuma," kata Ruhut saat dihubungi kemarin.

Menurut Ruhut, pembangunan perpustakaan saat ini tidak mendesak. Dia menilai, para anggota DPR seharusnya lebih dulu membuktikan kerja nyata. Contohnya, kata Ruhut, adalah dengan menghadiri rapat tepat waktu.

"Jangan tiba-tiba bangun perpustakaan. Kawan-kawan, saya mohon, berhentilah menghayal. Buktikan kinerja dulu. Nyatanya, rapat jam 09.00 WIB, kuorum diatas jam 11.00 WIB," ujarnya.

Pilihan Redaksi Fadli Zon Pahami Alasan Jokowi Tunda Megaproyek DPR Pimpinan DPR Siap Hadapi Pihak yang Tolak Proyek Perpustakaan Ade Berani Pertaruhkan Citra Soal Perpustakaan DPR

Legislator Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berkata, fraksinya meminta pimpinan DPR menunda pembangunan perpustakaan jika wacana itu masuk daftar moratorium penundaan pembangunan gedung kementerian dan lembaga negara.

Asrul berharap wacana pembangunan perpustakaan tidak mengganggu program prioritas kesejahteraan masyarakyat. Pimpinan DPR, katanya, harus proporsional untuk melihat urgensi pembangunan tersebut.

"Bila kesejahteraan rakyat masih minim, pimpinan dewan harus legowo agar gedung perpustakaan DPR itu tak dibangun saat ini," kata Arsul.

Sementara itu, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, BURT telah menyepakati agar pembangunan perpustakaan ditunda.

"Pada rapat akhir sebelum reses kami sepakati untuk ditunda dulu karena ekonomi sedang tidak stabil," kata Irma.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, kondisi ekonomi nasional yang kurang stabil saat ini harus menjadi pertimbangan niat pembangunan perpustakaan.

"Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil seperti saat ini sepertinya memang harus dihitung kembali tingkat kebutuhan dan kepentingannya," katanya.

Meski begitu Irma mendukung rencana pembangunan perpustakaan parlemen terbesar se-Asia Tenggara itu. Sebab saat ini Indonesia memang membutuhkan perpustakaan yang lengkap dan nyaman.

Namun Irma meminta agar pembangunan perpustakaan diserahkan kepada pemerintah. "Biarkan pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah, dan DPR terima gedung saja," ujarnya. (abm)