DPRD Nilai Penggusuran Kolong Tol Penjaringan Belum Matang

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menilai penggusuran pemukiman warga di kolong tol Wiyoto Wiyono di Kelurahan Penjaringan dan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara belum memiliki perencanaan yang matang.

"Perencanaanya belum matang. Tiba-tiba membuat resah warga, tidak ada pendataan yang jelas, sosialisasi dan juga solusi," kata Syarif setelah menerima perwakilan warga kolong tol di DPRD DKI, Rabu (30/3).

Lihat juga: Ingin Bertemu Ahok, Warga Luar Batang Tolak Penggusuran

Dalam pertemuan itu Syarif yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta kepada Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk memberikan data lengkap warga yang hendak digusur.

Namun, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Retno Daru Dewi tak bisa memberikan data valid. Dia masih menerka jumlah warga di Penjaringan. "Di Penjagalan ada 238 kepala keluarga dengan 915 jumlah jiwa dan sekitar 239 bangunan. Di Penjaringan ada 476 kepala keluarga, belum ada jumlah jiwa, diperkirakan satu keluarga berjumlah dua hingga tiga jiwa," kata Retno.

Data pemerintah Jakarta Utara juga berbeda dengan data yang dihimpun warga. Retno menyebut terdapat tujuh rukun warga (RW) yang membentang di kolong tol Wiyoto Wiyono yang hendak ditertibkan. Sementara warga menyebut ada sembilan RW.

Dari sisi sosialisasi, warga menerima dua kali seruan untuk membongkar huniannya. Syarif menganggap surat tersebut janggal. "Belum ada surat peringatan, baru seruan. Anehnya seruan itu model surat peringatan," katanya.

Seruan itu berisi tenggat waktu layaknya surat peringatan. Pertama pada 16 Maret dalam 3 x 24 jam dan pada 22 Maret dalam 2 x 24 jam, jika tidak aparat akan turun langsung untuk menertibkan.

Sementara itu, hingga saat ini warga belum mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka setelah penggusuran. Warga menolak untuk dipindahkan ke rumah susun yang berada jauh dari pemukiman saat ini.

Lihat juga: Warga Kolong Tol Penjaringan Minta Dialog Soal Penggusuran

Syarif menginginkan agar pemilik lahan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) ikut untuk memberikan kompensasi bagi warga. Selama ini warga Penjaringan hanya berhubungan dengan pemerintah. "CMNP seharusnya membuat blue print," kata Syarif.

Rencananya, Selasa pekan depan DPRD DKI akan mengadakan pertemuan lanjuta dengan warga. Dalam pertemuan itu juga akan diundang Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan, Lurah Penjaringan, Lurah Penjagalan serta PT CMNP untuk memberikan kejelasan soal penggusuran pemukiman warga di kolong tol Pemukiman Penjaringan yang hendak dieksekusi dalan waktu dekat. (sur)