Ahok: Taksi Daring dan Konvensional Sama-sama Langgar Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi daring melanggar aturan.

Ahok berkata, sejumlah taksi konvensional kerap beroperasi di luar batas wilayah, sementara taksi berbasis aplikasi daring menyalahi aturan pelaporan pajak penghasilan.

"Kalau taksi (konvensional) dari Tangerang, Bekasi, Bogor, jemput (penumpang) di Jakarta itu tidak boleh. Jadi taksi melanggar aturan semua," kata Ahok di Jakarta.

Menurut Ahok, perusahaan taksi sudah diberi batas wilayah operasi. Oleh karenanya pengemudi tidak boleh mengambil penumpang dari wilayah di luar yang sudah ditentukan.

Ahok menuturkan, aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau, serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lihat juga: Ahok Tolak Usulan Jonan soal Penutupan Aplikasi Taksi Online

Pasal 74 dalam aturan tersebut menyebut, setiap angkutan taksi diberikan Kartu Pengawasan Izin Operasi Kendaraan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Dalam kartu pengawasan, tiap taksi telah diberi batasan wilayah tertentu untuk beroperasi.

"(Taksi berbasis aplikasi daring) melanggar kalau tidak melapor pajak penghasilan. Ini ada penghasilan tambahan tapi tidak lapor. Dalam undang-undang, setiap warga negara yang bernafas sebenarnya harus punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kamu harus lapor SPT Pajak setiap tahun," kata Ahok.

Aturan yang dimaksud Ahok terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Setiap orang wajib membayar pajak dengan aturan yang berlaku dan batas usia yang telah ditentukan.

Ahok menjelaskan terdapat permasalahan bisnis antar kedua perusahaan ini. Menurut Ahok, perusahaan taksi konvensional tidak dapat bersaing soal harga dengan layanan transporatasi berbasis daring.

Alasannya, kata Ahok, perusahaan taksi konvensional membutuhkan pengeluaran lebih banyak untuk biaya operasional pangkalan, pajak, dan uji kelayakan kendaraan. Pengeluaran itu tidak harus ditanggung taksi daring.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Ahok ingin bertemu dengan kedua pihak. "Makanya, ayo duduk bersama, kalau perusahaan taksi konvensional tidak bisa turunkan harga, duduk bareng, memang kesalahannya di mana? Bisa bedebat karena peraturan memang selalu telat," kata Ahok.

Lihat juga: Ahok Buru Taksi Online yang Tak Mendaftar dan Tak Bayar Pajak

(abm)