Warga Bandingkan Penggusuran Era Jokowi dengan Ahok
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 21:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pendamping warga korban penggusuran menyebut rencana penggusuran di DKI Jakarta saat ini tanpa didahului sosialisasi lebih dulu. Berbeda dengan penggusuran zaman Joko Widodo menjadi gubernur, di mana lebih dulu ada sosialisasi.
"Harusnya ada dialog bersama warga. Kalau mau digusur warga diajak ngobrol. Kayak dulu Jokowi," kata Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul yang mendampingi warga Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan saat bertemu dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/3).
Warga menemui Anggota DPRD mengadukan rencana penggusuran kawasan pemukiman mereka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Marlo, warga diberikan pemberitahuan seperti surat peringatan secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi penggusuran. Pemberitahuan pada 16 Maret lalu mencantumkan bahwa warga diminta membongkar huniannya sendiri dalam 3 x 24 jam. Pemberitahuna kedua pada 22 Maret mengharuskan pembongkaran dalam 2 x 24 jam.
"Warga tegang, surat imbauan kok ada batas waktu yang akhirnya membuat warga resah," kata Marlo.
Warga, kata Marlo, membutuhkan dialog untuk menuntut kejelasan nasib dan hak sebagai warga negara. "Seandainya digusur harus direlokasi dekat dengan tempat semula, jangan jauh-jauh," katanya.
Marlo juga menginginkan agar warga tak dibebankan biaya sewa bulanan, air dan listrik. Menurutnya, biaya itu memberatkan dan membuat warga semakin menderita.
"Sudah banyak kejadian warga yang kami dampingi seperti di Rusun Persaki, Rusun Pinus banyak warga tidak bisa membayar," tutur Marlo. (sur)
"Harusnya ada dialog bersama warga. Kalau mau digusur warga diajak ngobrol. Kayak dulu Jokowi," kata Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul yang mendampingi warga Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan saat bertemu dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/3).
Warga menemui Anggota DPRD mengadukan rencana penggusuran kawasan pemukiman mereka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Marlo, warga diberikan pemberitahuan seperti surat peringatan secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi penggusuran. Pemberitahuan pada 16 Maret lalu mencantumkan bahwa warga diminta membongkar huniannya sendiri dalam 3 x 24 jam. Pemberitahuna kedua pada 22 Maret mengharuskan pembongkaran dalam 2 x 24 jam.
"Warga tegang, surat imbauan kok ada batas waktu yang akhirnya membuat warga resah," kata Marlo.
Warga, kata Marlo, membutuhkan dialog untuk menuntut kejelasan nasib dan hak sebagai warga negara. "Seandainya digusur harus direlokasi dekat dengan tempat semula, jangan jauh-jauh," katanya.
Marlo juga menginginkan agar warga tak dibebankan biaya sewa bulanan, air dan listrik. Menurutnya, biaya itu memberatkan dan membuat warga semakin menderita.
"Sudah banyak kejadian warga yang kami dampingi seperti di Rusun Persaki, Rusun Pinus banyak warga tidak bisa membayar," tutur Marlo. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK