Soal Penembakan Dongi-Dongi, KontraS Minta Polisi Manusiawi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta kepolisian melakukan langkah hukum yang manuasiawi meski pada para penambang liar. KontraS mengklaim punya bukti adanya pelanggaran dalam penembakan yang terjadi pada 14 orang di Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah.

Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri mengatakan, polisi sebaiknya tidak mencari-cari pembenaran atas tindakan mereka itu. "Ada korbannya, ada buktinya, ada fotonya, ada orang yang mengadvokasi ke sana, kami tahu data lengkap korban," kata Puri di Jakarta, Kamis (31/3).

Lihat juga: Polda Bantah Tudingan KontraS soal Penembakan di Dongi-Dongi

Salah satu pelanggaran yang diduga dilakukan adalah penembakan dari belakang oleh petugas. Korban penembakan menurutnya mengalami luka di bagai belakang tubuh mereka. Menurut Puri, jika luka tembak berasal dari depan, maka ada kemungkinan korban melawan petugas.

Puri menilai polisi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Tentang Pengendalian Massa. Dalam peraturan tersebut jelas diatur soal proporsionalitas pengendalian massa, dari mulai jumlah personel dan jumlah senjata yang digunakan. "Ukuran itu tidak dilakukan dalam pengendalian masa di Dongi- Dongi," ujar Puri.

KontraS menilai penembakan terhadap 14 orang di Dongi-dongi, oleh aparat keamanan Senin pekan ini saat itu tengah menggelar aksi peringatan Hari Ketiadaan Tanah untuk memprotes pengelolaan sumber daya agraria, karena pemerintah tak memiliki peta bisnis dan pembangunan yang berlandaskan HAM.

Lihat juga: 14 Orang Tertembak di Dongi-Dongi Poso, KontraS Kecam Aparat

"Sulawesi itu punya banyak sumber daya alam yang banyak dan khas, isu HAM harus dimasukkan dalam pembangunan yang massif di sana," kata Puri.

Sebelumnya Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Rudy Sufahriadi mengatakan penindakan dilakukan petugas terhadap orang yang menambang emas di kawasan hutan lindung.

Kebetulan, kata Rudy, penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya bersamaan dengan gelaran Hari Ketiadaan Tanah yang jatuh pada 28 Maret 2016 lalu. Dia menegaskan aparat kepolisian tak mempermasalahkan gelaran tersebut dan membantah adanya penembakan terhadap para petani.

Rudy mengaku telah menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD setempat dan hasilnya adalah penindakan terhadap penambangan liar tersebut tidak menyalahi aturan dan dilakukan dengan benar. (sur)