'Hak Menyatakan Pendapat atas Ahok Ditunda agar Tak Gugur'

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Gubernur Muslim untuk Jakarta (GMJ) meminta kejelasan mengenai rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sebagai tindak lanjut Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Merespons hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan paripurna HMP hanya ditunda dan bukan gugur begitu saja.

"Rekomendasi dari panitia khusus memang meminta adanya rapat paripurna (untuk HMP) tapi saat itu hitungannya tak kuorum," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/4).

Taufik menjelaskan melihat kondisi saat itu, akhirnya teman-teman di DPRD DKI memutuskan untuk menunda pelaksanaan lanjutan rapat paripurna HMP tersebut.

Menurut Taufik, saat itu banyak anggota DPRD DKI yang tak mau ikut dalam paripurna HMP tersebut hingga membuatnya tak kuorum. Padahal, lanjut Taufik, jika paripurna HMP tak kuorum sebanyak tiga kali maka HMP itu gugur dengan sendirinya.

Tak mau HMP tersebut gugur tanpa ada hasil yang jelas, DPRD DKI pun memutuskan untuk menunda terlebih dahulu. "Kami dan kawan-kawan ini memilih untuk di-pending dari pada gugur," kata dia.

Sampai sekarang, kata Taufik, masih ada anggota DPRD yang enggan ikut di rapat paripurna. Dia berharap agar para anggota dewan tersebut tersadar dan paripurna DPRD DKI terkait HMP bisa dilanjutkan.

Pilihan Redaksi Hanura Bantah Intimidasi Kader yang Tolak Dukung Ahok Massa Pertanyakan Kelanjutan Hak Angket untuk Ahok di DPRD Ahok Berkukuh Berhak Terbitkan Pergub Reklamasi

"Kami menahan sampai ada tingkat kesadaran dari teman-teman di DPRD DKI, atau sampa ada tangan tuhan yang masuk," ujarnya.

Sebelumnya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab menjelaskan kedatangan GMJ ke DPRD DKI adalah untuk menanyakan kenapa proses hak angket yang dulu pernah digelar untuk melengserkan Basuki tidak ada tindak lanjutnya.

Padahal, jika itu dilanjutkan maka DPRD DKI bisa menggelar rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat yang bisa berujung pada pemakzulan Basuki dari jabatannya sebagai gubernur.

"Ahok ini sudah melanggar beberapa Undang-Undang, itu semua tertuang dalam keputusan hak angket. Lalu apa kendala dan rintangannya (HMP tak kunjung digelar)," kata Rizieq.

Menurut Rizieq, tidak adanya kejelasan terkait kelanjutan HMP tersebut membuat masyarakat berandai-andai apa sebenarnya yang terjadi sehingga itu tak kunjung dilanjutkan. Masyarakat, lanjut Rizieq, pada akhirnya menjadi mengira-ngira tanpa kejelasan dan itu dinilai bukan hal yang baik. (bag)