Ahok Pilih Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Secara Mandiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana pengadaan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar yang tadinya akan menggaet swasta akan dibuat menjadi pengadaan mandiri. 

"Kami akan lelang dan memutuskan saya mau membangun sendiri saja dan tak bekerja sama dengan swasta," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4).

Basuki menjelaskan keputusan itu diambil agar Pemprov DKI tak diatur-atur oleh pihak swasta, terutama dalam hal masalah harga dari ERP itu sendiri. Menurutnya, pihak swasta bisa saja mematok harga tinggi yang belum tentu bisa diturunkan.

Ahok, sapaan Basuki, menilai keberadaan ERP bukan lagi masalah uang, tapi lebih kepada pengaturan terhadap lalu lintas di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, langkah terbaik menurutnya adalah alat ERP disediakan secara pribadi tanpa bantuan dari pihak swasta.

"Silakan kami membeli alat agar bisa mengatur (sendiri) karena jika terikat dengan swasta sulit menurunkan harga. Kami bisa bertengkar dengan swasta karena tak mau menurunkan harga," katanya.

Pilihan Redaksi Ahok Singgung Bakal Calon Gubernur yang Tak Paham Jakarta Polisi Setuju Penghapusan 3 in 1 Selama Ada Solusi Pengganti Sistem 4 in 1 Diusulkan untuk Gantikan 3 in 1

Terkait dengan lelang itu sendiri, Ahok menyerahkan itu ke Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI untuk membeli alat secara bertahap alias menggunakan cicilan. Dengan rencana ini Ahok berharap bisa memasang ERP di seluruh jalanan di Indonesia, bahkan kalau perlu tol dalam kota pun dipasangi oleh ERP.

Ahok berharap dengan pengadaan ERP secara mandiri Pemprov DKI bisa menaikturunkan harga dari ERP. "Jadi suatu hari jalan sepi, tol bisa gratis, semua bisa masuk," kata Ahok.

Sebelumnya, penghapusan 3 in 1 di sejumlah kawasan ibu kota dinilai tak cukup efektif mengurai kemacetan. Kendati demikian pihak kepolisian mengaku setuju dengan penghapusan tersebut selama ada solusi pengganti untuk mengurai kemacetan.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan, solusi ini salah satunya bisa diterapkan dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) khusus kendaraan roda empat.

"Sepanjang sudah ada solusi penggantinya sih oke-oke saja ya. Saya kira ERP ini gagasan yang bagus. Tapi masih perlu banyak persiapan," ujar Budiyanto. (bag)