Sistem Jalan Berbayar Belum Siap, Ahok Ngotot Hapus 3in1

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sistem 3in1 di jalan protokol di Ibu Kota akan mulai diuji coba besok, Selasa (5/4). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan keputusan penghapusan tersebut dilakukan lebih cepat dari yang sudah direncanakan.

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan seharusnya 3in1 di Jakarta dihapus setelah sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar terpasang di seluruh ruas jalan Jakarta. Namun karena ada keperluan mendesak maka proses penghapusan dilakukan lebih cepat.

"Sebenarnya saya mau menghapus 3in1 itu menunggu ERP tapi setelah melihat ada korban anak (maka dipercepat)," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4).

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan kejadian eksploitasi anak menjadi salah satu pemicu untuk dirinya menghapuskan 3in1 dari Indonesia. Menurut dia, eksploitasi anak tersebut juga dilakukan oleh para joki 3in1.

Keberadaan joki tersebut pun dijadikan alasan Ahok kenapa dia ingin menghapuskan 3in1 dari jalanan Jakarta karena menurutnya keberadaan joki itu membuast sistem 3in1 jadi tak ada artinya.

"Kami menduga 3in1 ini tak ada pengaruhnya karena banyak orang jadi joki bahkan anak-anak menjadi korbannya," ujar Ahok.

Rencananya uji coba penghapusan 3in1 akan dilakukan selama dua pekan terhitung mulai besok. Ahok pun belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena proses penghapusan belum dimulai.

Pilihan Redaksi Polisi Setuju Penghapusan 3 in 1 Selama Ada Solusi Pengganti Sistem 4 in 1 Diusulkan untuk Gantikan 3 in 1 Ahok Pilih Pengadaan Sistem Jalan Berbayar Secara Mandiri

Ahok mengatakan rencana pengadaan ERP yang tadinya akan menggaet swasta akan dibuat menjadi pengadaan mandiri. 

"Kami akan lelang dan memutuskan saya mau membangun sendiri saja dan tak bekerja sama dengan swasta," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4).

Basuki menjelaskan keputusan itu diambil agar Pemprov DKI tak diatur-atur oleh pihak swasta, terutama dalam hal masalah harga dari ERP itu sendiri. Menurutnya, pihak swasta bisa saja mematok harga tinggi yang belum tentu bisa diturunkan.

Ahok, sapaan Basuki, menilai keberadaan ERP bukan lagi masalah uang, tapi lebih kepada pengaturan terhadap lalu lintas di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, langkah terbaik menurutnya adalah alat ERP disediakan secara pribadi tanpa bantuan dari pihak swasta.

"Silakan kami membeli alat agar bisa mengatur (sendiri) karena jika terikat dengan swasta sulit menurunkan harga. Kami bisa bertengkar dengan swasta karena tak mau menurunkan harga," katanya. (bag)