PKS Masih Gamang di Pembahasan Raperda Reklamasi Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah menentukan sikap menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi dan Raperda Tata Ruang.
 
Meski demikian masih ada delapan partai politik yang belum menentukan sikap, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera.
 
“Dewan Pimpinan Wilayah PKS akan memanggil dan berkoordinasi dengan fraksi untuk mendapatkan penjelasan lengkap,” kata Ketua DPW PKS Syakir Purnomo, Rabu (6/4).
 
Menurut Syakir, semua anggota DPRD asal PKS akan dipanggil, tapi diutamakan dua anggota Fraksi PKS yang tergabung dalam Badan Legislasi Daerah untuk menjelaskan semuanya. Dua anggota tersebut adalah Nasrullah dan Rifkoh Abriani.
 
Setelah mendengarkan penjelasan dari anggota, barulah PKS akan menentukan sikap ke depan. Namun yang pasti, kata Syakir, PKS akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat DKI Jakarta.
 
"Aspek Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) akan menjadi perhatian penting. PKS berikhtiar untuk selalu membela kepentingan rakyat," ujar Syakir.

Lihat juga: Pembangunan 17 Pulau Reklamasi Jakarta Terancam Macet

PDI Perjuangan sebelumnya menggelar konferensi pers terkait kebijakan partai dalam menyikapi masalah Raperda Zonasi dan Raperda Tata Ruang.
 
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, sebagai perpanjangan tangan partai, lembaga yang dipimpinnya mendapat instruksi dari Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan pembahasan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura.
 
Pengurus DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta juga menggelar rapat menyusul adanya dugaan korupsi yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi.
 
"Rapat pengurus PDIP menginstruksikan, dengan kondisi Saudara Sanusi sekarang berada dalam masalah, menginstruksikan Fraksi untuk menghentikan pembahasan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura," ujar Sekretaris DPD PDIP Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
 
Sementara dari PPP, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham ‘Lulung’ Lunggana menyebut fraksinya di DPRD DKI Jakarta telah menolak Raperda mengenai reklamasi sejak awal. PPP, kata dia, masih enggan membahas Raperda itu hingga kini.

Lihat juga: KPK Cekal Dua Saksi Kunci Suap Reklamasi

(agk)