Istana: Data Pemerintah Lebih Lengkap dari Panama Papers

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Amung mengatakan pemerintah memiliki data yang lebih lengkap soal nama orang Indonesia dalam dokumen The Panama Papers. Tax Amnesty (pengampunan pajak) kemudian dijadikan target untuk menarik dana tersebut kembali ke Indonesia.

"Data itu sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu. itu kenapa Menkeu secara terbuka menyampaikan tax amnesty diperlukan agar APBN mengalami penekanan revenue," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/4).

Tax amnesty, katanya, kemudian diharapkan bisa membantu menekan defisit APBN agar tidak terlalu besar. Pemerintah berharap pembahasan Tax Amnesty bisa dilakukan pada masa sidang ini dan paling lambat masa sidang berikutnya.

Lihat juga: Harta Tersembunyi Tokoh Dunia dalam Panama Papers

Pram mengatakan data dari dokumen The Panama Papers menunjukkan adanya uang Warga Negara Indonesia (WNI) yang cukup besar tersimpan di luar negeri. Pemerintah sendiri, ujarnya, telah memvalidasi data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar bagi penerapan Tax Amnesty.

"Kalau bagi pemerintah Indonesia kita lihat perspektif data, validasi sehingga Tax Amnesty dapat dijalankan agar menjadi klop," ujar Pram.

Pram menjelaskan saat ini pemerintah tidak hanya memiliki data mengenai dana WNI yang tersimpan di luar negeri melainkan juga transfer uang yang dilakukan dan siapa pelakunya. "Tahun 2018 nanti akan dibuka."

Sementara terkait Tax Amnesty, Pram menjelaskan keuntungan tersebut akan diberikan kepada dana dana yang tidak termasuk ke dalam uang yang dihasilkan dari perdagangan manusia, aktivitas terorisme dan narkoba.

Lihat juga: Presiden Ukraina Bantah Gelapkan Pajak di Panama

"Tax Amnesty akan diberikan asal bukan dari ketiganya," ujarnya menegaskan.

Pram mengatakan pemerintah telah membicarakan persoalan Tax Amnesty dengan anggota dewan. Diharapkan, pembahasan mengenai Tax Amnesty akan selesai pada Juni atau akhir Mei tahun ini.

Sebelumnya, firma hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca mengklaim pihaknya merupakan korban serangan peretasan di luar perusahaan dan menyampaikan keluhan dengan jaksa negara.

Dalam wawancara dengan Reuters, salah satu pendiri Mossack Fonseca, Ramon Fonseca menyatakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mendirikan perusahaan cangkang tidak melanggar hukum apapun dan seluruh operasi perusahaan ini legal. Dia mengklaim perusahaan itu tidak pernah menghancurkan dokumen atau membantu seseorang menghindari pajak maupun melakukan pencucian uang.

Lihat juga: Politisi PDIP: Perlu Perlakuan Khusus Bagi Pengemplang Pajak

Panama Papers membocorkan investasi kekayaan tersembunyi dari para pemimpin dunia, politisi, hingga pesohor. Nama-nama yang tercantum dalam bocoran dokumen ini di antaranya rekan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, keluarga Presiden China Xi Jinping, ayah Perdana Menteri Inggris David Cameron, keluarga Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, serta Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson yang baru saja mengundurkan diri. (pit)