Istana Pantau Keberadaan Sandera Abu Sayyaf melalui Satelit

Utami Diah | CNN Indonesia
Jumat, 08 Apr 2016 12:20 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, tenggat waktu pembayaran tebusan tidak berlaku karena proses negoisasi masih terus berjalan.
Keluarga WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, Femy Wowor (kedua kanan) dan Djariana Pakade (ketiga kanan), istri dan ibu kandung dari Julian Philip mengikuti ibadah keselamatan di kediaman mereka di Desa Sasaran, Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (6/4). Kegiatan ibadah yang diikuti tetangga dan anak-anak tersebut dilaksanakan untuk mendoakan keberhasilan upaya pembebasan dan keselamatan Julian bersama awak kapal Brahma 12 lainnya. (ANTARA FOTO/Adwit Pramono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pemerintah mengetahui keberadaan sepuluh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Pramono berkata, pemerintah mendapatkan informasi tersebut melalui satelit. "Berdasarkan pantauan satelit, kami tahu posisi mereka di mana," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/4).

Menurut Pramono, pemerintah Filipina hingga saat ini masih berupaya bernegoisasi dengan Abu Sayyaf. Hal yang sama juga, kata Pramono, juga dilakukan perusahaan asal sepuluh anak buah kapal itu, yakni PT Patria Maritime Lines.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengedepankan langkah-langkah persaudaraan dan soft diplomacy," ucapnya.

Terkait tenggat waktu pemberian uang tebusan yang jatuh Jumat ini, Pram menyatakan, tidak akan dijalankan secara ketat oleh para penyandera.

Menurut Pramono, proses negoisasi yang masih terus berlangsung. "Itu kan seebenarnya info yang berkembang di awal," katanya.

Kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sepuluh warga Indonesia yang disandera dalam keadaan sehat. Otoritas Filipina, kata Retno, mengawasi Abu Sayyaf dan para sandera secara ketat.

"Kemarin saya kembali berkoordinasi dengan otoritas Filipina, berdasarkan info yang saya terima semua pergerakan 'is well monitor' (terpantau dengan baik)," ujarnya usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri telah menunjuk dua liasion officer untuk mengintesifkan komunikasidan koordinasi antara pemerintah dan pihak keluarga sandera.

Awal April lalu, Retno juga telah terbang ke Filipina untuk beraudiensi dengan Presiden Filipina, Benigno Aquino III. Di sana, Retno juga berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri serta pimpinan Angkatan Bersenjata Filipina.

Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, PT Patria Maritime Lines berjanji akan membayar uang tebusan yang diminta Abu Sayyaf, sekitar Rp15 miliar.

Pemerintah, menurut Luhut, tidak dapat menggantikan tanggung jawab perusahaan tersebut terkait uang tebusan.
PT Patria Maritime Lines merupakan korporasi jasa penyewaan kapal dan angkutan laut yang berinduk kepada PT United Tractors Pandu Engineering (UTPE).

Sementara itu, PT UTPE berafiliasi dengan PT United Tractors Tbk yang merupakan anak perusahaan PT Astra International. (abm)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER