Diperiksa 12 Jam oleh KPK, Ahok Sebut BPK Sembunyikan Data
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Selasa, 12 Apr 2016 22:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak terlalu banyak berkomentar setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana RS Sumber Waras, Selasa (12/4) malam.
Gubernur DKI Jakarta itu hanya menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data asli investigasi pembelian lahan rumah sakit.
"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Ahok diperiksa sejak pukul 09.10 WIB hingga pukul 21.25 WIB. Ia mengaku ada 50 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik KPK terkait RS Sumber Waras.
Namun, Ahok enggan menyampaikan pertanyaan apa saya yang ditanyakan oleh penyidik KPK. Semua hal tentang pemeriksaan, kata Ahok, sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
"Tidak bisa cerita BAP, saya tidak mau cerita BAP," ujarnya menegaskan.
Ahok menjelaskan, penetapan NJOP lahan RS Sumber Waras sudah melalui penilaian tim teknik Pemerintah Provinsi DKI. Usai tim mengeluarkan NJOP, Ahok menyepakatinya, sesuai tugas gubernur.
"Penjelasannya itu dihitung dari tim teknik. Kami hanya tanda tangan penetapan, jadi tidak ada hubungan," ujarnya.
Sebelumnya, BPK menemukan adanya perbedaan harga NJOP pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
BPK menaksir ada kerugian negara sebanyak Rp191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian.
Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. Dalam dugaan perkara tersebut, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektar.
Disinggung soal keterlibatan Presiden Joko Widodo selaku mantan Gubernur DKI dalam penetapan NJOP atas tanah di atas RS Sumber Waras, Ahok menilai itu tidak berhubungan. Karenanya, ia mengatakan Jokowi tidak perlu dimintai keterangan.
"Tidak perlu, tidak ada hubungan." (rsa)
Gubernur DKI Jakarta itu hanya menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data asli investigasi pembelian lahan rumah sakit.
"Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok menjelaskan, penetapan NJOP lahan RS Sumber Waras sudah melalui penilaian tim teknik Pemerintah Provinsi DKI. Usai tim mengeluarkan NJOP, Ahok menyepakatinya, sesuai tugas gubernur.
"Penjelasannya itu dihitung dari tim teknik. Kami hanya tanda tangan penetapan, jadi tidak ada hubungan," ujarnya.
Sebelumnya, BPK menemukan adanya perbedaan harga NJOP pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
BPK menaksir ada kerugian negara sebanyak Rp191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian.
Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. Dalam dugaan perkara tersebut, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektar.
Disinggung soal keterlibatan Presiden Joko Widodo selaku mantan Gubernur DKI dalam penetapan NJOP atas tanah di atas RS Sumber Waras, Ahok menilai itu tidak berhubungan. Karenanya, ia mengatakan Jokowi tidak perlu dimintai keterangan.
"Tidak perlu, tidak ada hubungan." (rsa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK