'Reklamasi Jakarta Harus Jadi yang Terakhir di Jawa'

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor, Rokhmin Dahuri, menilai pemerintah dapat melanjutkan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Namun, menurut mantan Menteri Perikanan dan Keluatan tersebut, proyek reklamasi di Jakarta harus menjadi yang reklamasi terakhir di Pulau Jawa.

"Dilanjutkan atau tidak, reklamasi di Pulau Jawa ini terakhir dan tidak boleh ada lagi. Setelah itu harus setop," ujar Rokhmin di Jakarta, Sabtu (23/4).

Dari perspektif pembangunan antarwilayah, menurut Rokhmin, proyek reklamasi Jakarta tidak akan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Pilihan Redaksi Aturan Menteri Akan Jadi Dasar Ahok Terbitkan IMB Reklamasi Tak Hadir Rapat Reklamasi di DPR, Ahok Disorot Komisi VII Ahok Sebut Ali Sadikin Gubernur Reklamasi Menteri Siti: Reklamasi Bisa Padamkan Listrik Jakarta

Ia berkata, reklamasi itu menunjukkan pembangunan yang kerap terpusat di Pulau Jawa.

Berkaca pada data tahun 1995, Rokhmin menuturkan, Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi nasional sebanyak 55 persen.

Di bawah Pulau Jawa, terdapat Pulau Sumatera dengan 20 persen. Secara berturut-turut Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya berkontribusi 15 persen.

"Ini mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak kompetitif. Harus ada pembangunan juga di luar Jawa," katanya.

Selama masa penghentian sementara, Rokhmin mendorong pemerintah mengkaji proyek tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Rokhmin berkata, proyek reklamasi Jakarta tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang sesuai.

Menurutnya, pemerintah semestinya meneribtkan amdal secara terpadu. Hal tersebut, kata Rokhmin, untuk mencegah kekacauan pembangunan.

Pada 18 April lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sepakat menghentikan proyek reklamasi di Jakarta.

Rizal berkata, proyek tersebut dihentikan sampai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi seluruh persyaratan yang diamanatkan undang-undang.

Pemerintah pun akan membentuk joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretariat Kabinet, Kemenko Maritim dan Sumber Daya, KLHK, KKP dan Pemprov DKI Jakarta.

(swo)