Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata Arief Yahya berharap rencana pengembangan wisata dalam proyek reklamasi di kawasan pesisir DKI Jakarta tak mengenyampingkan dampak lingkungan. Nilai ekonomi yang diperhitungkan juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Jika (reklamasi) termasuk pariwisata, semakin dilestarikan seharusnya semakin mensejahterakan bukan merugikan," kata Arief saat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat Nasional PDI Perjuangan bidang Kemaritiman, Minggu (24/4), di Jakarta.
Arief mengakui, proyek reklamasi merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi tersebut menurutnya harus seimbang dengan pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan sekitar.
Hal tersebut dinyatakakan Arief terkait fokus pengembangan pariwisata Indonesia agar dapat menjadi sumber devisa terbesar negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief memperkirakan, sektor pariwisata bisa menjadi penghasil devisa terbesar Indonesia tahun 2020 mendatang mengalahkan sektor migas, batubara, dan kelapa sawit.
"Potensi wisata bahari kita sangat besar, tapi
performance-nya masih sangat kecil. Dibandingkan wisata bahari Malaysia yang menghasilkan US$ 8 miliar, Indonesia hanya bisa menyerap US$ 1 miliar yakni 10 persen dari total pendapatan Pariwisata kita," kata Arief.
Khusus untuk pariwisata bahari, Indonesia menurut Arief memiliki potensi yang jauh lebih tinggi lagi.
Proyek 17 pulau di Teluk Jakarta saat ini kasih dihentikan untuk sementara. Penangguhan proyek ini dilakukan untuk menyeragamkan payung hukum.
Izin yang selama ini dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menimbulkan polemik Izin reklamasi disebut harus dikeluarkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Selain sebagai kawasan hunian di bisnis, di pulau hasil reklamasi nantinya akan berdiri kawasan wisata bertaraf internasional.
(sur)