Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan mendapat keluhan dari 200 kepala lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengenai penuh sesaknya lapas yang mereka tangani. Keluhan tersebut disampaikan secara bersamaan melalui sambungan teleconference.
Teleconference bersama 200 kepala lapas di 28 kantor wilayah di seluruh Indonesia digelar Yasonna guna mengantisipasi terjadinya insiden kerusuhan seperti di Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, pekan lalu.
Namun dalam teleconference ini, kepala lapas dari Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi Barat tidak berpartisipasi karena ketiadaan listrik di tempat mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Yasonna mengingatkan kepada 200 kepala lapas se-Indonesia itu untuk tetap melaksanakan operasi sesuai prosedur tetap, secara baik, dan tanpa kekerasan.
Jika ada reaksi dan provokasi yang berpotensi menjadi penghambat, ujar Yasonna, lebih baik ditahan dulu dan diselesaikan secara bijak agar tidak mengganggu pihak lain.
Menanggapi keluhan para kepala lapas tentang penuh sesaknya penjara, Yasonna berjanji akan membuat lapas baru sesuai dengan anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Uang kan terbatas, jadi pendekatannya mendesak. Soal over kapasitas, di mana paling parah, apakah Medan, Jakarta, Jawa Timur. Angka kriminalitasnya seperti apa,” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).
Perlu diperhitungkan pula, ujar Yasonna, apa dampaknya bila narapidana di lapas yang penuh sesak digeser, misalnya adakah rata-rata peningkatan kriminalitas di daerah terkait.
Tahun ini Kemenkumham memprioritaskan pembangunan lapas di Medan dan Jakarta, belum kota lain, karena keterbatasan dana yang dimiliki.
"Kalau uang saya Rp3 triliun, ya bisa bangun semua," kata menteri asal PDIP itu.
Sebelumnya, Yasonna mengatakan sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana perbaikan dan penambahan kapasitas lapas dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
"Dalam beberapa tahun diharapkan terus bisa membangun lapas baru. Kami telah ajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dalam rapat terbatas bersama Presiden beberapa waktu lalu," ujar Yasonna.
Pembenahan lapas ini dilatarbelakangi banyaknya lapas di Indonesia yang sudah menampung narapidana jauh di luar batas kapasitas maksimal. Ini juga yang dinilai menjadi penyebab menjamurnya peredaran narkotik dan kerusuhan di lapas.
"Banyak kondisi lapas kita sangat over kapasitas. Ada lapas dan rutan mencapai 300 persen over kapasitasnya," kata Yasonna.
Kapasitas dan keamanan jadi biang keladiKapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai persoalan kelebihan kapasitas lapas ditambah minimnya fasilitas dapat menimbulkan tekanan-tekanan psikologis bagi narapidana yang pada akhirnya bisa membahayakan tingkat keamanan dalam lapas.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ada dua hal yang memicu kerusuhan di penjara, yakni soal kapasitas dan keamanan yang kurang.
“Isinya (lapas) dua kali (jumlah maksimal),” kata Jusuf Kalla.
Belum lagi pengamanan minim di lapas sehingga para sipir tak mampu membendung aksi anarki para penghuninya.
Terlepas dari dua masalah itu, JK berpendapat pucuk persoalan kerusuhan lapas adalah kejahatan yang marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah JK meminta masyarakat untuk tak melanggar hukum
"Yang paling penting untuk mengurangi jumlah orang yang masuk penjara adalah dengan mengurangi kejahatan," ujarnya.
Sabtu pekan lalu, Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy luluh lantak terbakar api lantaran penghuninya mengamuk setelah beredar informasi ada seorang narapidana ditemukan meregang nyawa di dalam sel.
Informasi itu makin merembet dari mulut ke mulut sampai akhirnya memicu amarah narapidana. Mereka mengamuk dan menghancurkan apapun di sekitarnya. Tiga blok terbakar di lapas tersebut, menyebabkan kerugian hingga Rp6 miliar.
(agk)