Deputi Maritim Beberkan Tiga Instruksi Jokowi soal Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal penting terkait pelaksanaan proyek reklamasi di Indonesia. Arahan Presiden ini dijadikan landasan kerja oleh Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Maritim, Safri Burhanuddin, membeberkan mengenai inti arahan Presiden terkait reklamasi.

Pertama, proyek reklamasi dilakukan tanpa merusak lingkungan. Komite Bersama pun membentuk tim di bidang kajian lingkungan. Kedua, pelaksanaan reklamasi bukan untuk merugikan masyarakat lokal setempat.

Ketiga, semua aturan mengenai reklamasi perlu diselaraskan, dan para pengembang diminta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Silakan kerjakan (reklamasi). Reklamasi adalah bagian normal dalam pembangunan, tapi jangan menabrak aturan yang ada," kata Safri.

Lihat juga: Pemerintah Temukan Indikasi Masalah di Reklamasi Jakarta

Rapat terbatas di Istana Negara Rabu pekan ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi komite di Kementerian Kemaritiman kemarin.

Pada rapat sebelumnya, Komite Bersama telah membagi tugas dalam empat bidang, yaitu bidang kajian lingkungan, bidang teknik reklamasi, bidang audit perizinan, dan bidang penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Komite ini terdiri dari dua direktorat jenderal, masing-masing di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretarian Kabinet, Kementerian Koordinator Maritim, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komite Bersama, menurut Safri, hanya bagian dari proses mengawal program besar yang digagas pemerintah, yaitu pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir di ibu kota yang dikenal dengan istilah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Kami punya program yang lebih besar, namanya NCICD. Ini jauh lebih penting, harus kami kawal supaya jangan sampai ada bagian kecil yang terlewatkan dan terjadi kesalahan," kata Safri.

Lihat juga: Pemerintah Ambil Kewenangan Penuh Proyek Reklamasi Jakarta

Safri berharap, moratorium reklamasi di pantai utara Jakarta bisa menjadi model bagi pelaksanaan reklamasi di wilayah lain. Komite ini diberi waktu tiga bulan ke depan untuk menyelesaikan persoalan reklamasi Jakarta.

[Gambas:Video CNN] (agk)