Rayakan Hardiknas, Ribuan Mahasiswa UGM 'Kuasai' Rektorat

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 02/05/2016 12:36 WIB
Rayakan Hardiknas, Ribuan Mahasiswa UGM 'Kuasai' Rektorat Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di Rektorat Universitas Gajah Mada (UGM) pada Hari Pendidikan Nasional, di Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (2/5). (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hari Pendidikan Nasional diwarnai aksi demonstrasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas, bersama dengan tenaga pendidik, menggelar aksi dengan tema Pesta Rakyat Gadjah Mada sejak pagi hari ini, di Gedung Rektorat UGM.

Salah satu mahasiswa peserta aksi, Umar Abdul Aziz mengatakan, terdapat tiga tuntutan yang disuarakan pada aksi mereka, yakni perbaikan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), kebijakan relokasi salah satu kantin di UGM, dan pencairan tujangan kinerja tenaga pendidik.

"Sejak UKT diberlakukan tahun 2013 di UGM, banyak celah seperti nominal yang diberlakukan, apalagi ada rencana kenaikan, ini memberatkan mahasiswa,” kata Umar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (2/5).
Umar menjelaskan, mereka juga menolak rencana kenaikan UKT pada tahun ini, sebab dinilai akan semakin memberatkan mahasiswa. Selain itu, menurutnya, kebijakan relokasi salah satu kantin di UGM, tidak tepat. Apalagi, kebijakan relokasi itu, kata dia, dianggap cenderung untuk memfasilitasi pembangunan sebuah plaza dari salah satu bank.


Sementara, mengenai tunjangan kinerja tenaga pendidik di UGM, dia menjelaskan, ada keterlambatan pencairan selama tiga semester, yang dilakukan oleh pihak rektorat. Persoalan ini, kata dia, dinilai akibat status Badan Hukum yang disandang UGM.
Dia juga menegaskan, bahwa aksi pada hari ini, bukan sekadar simulasi. Aksi pada Hari Pendidikan Nasional, ucapnya, sekaligus memperlihatkan masih buruknya tata kelola pendidikan di Indonesia.

"Semua masalah yang kami tuntut adalah karena masih buruknya tata kelola pendidikan di Indonesia dan salah satunya di UGM," kata Umar.

Terkait tunjangan kinerja, Rudi salah seorang pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM berharap, agar ada kesamaan tunjangan terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi negeri, baik yang berbadan hukum maupun tidak.
"Jangan karena persoalan administrasi dan status, dampaknya pada perbedaan kesejahteraan," kata Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi pihak rektorat Universitas Gadjah Mada, untuk meminta klarifikasi. (yul)