"Tapi partai buruh memang sudah ada sejak 1999. Jadi saya kira itu hak warga negara dan sah-sah saja jika ingin membentuk partai," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/5).
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat, saat ini pemerintah sudah memiliki keberpihakan terhadap buruh karena telah memberikan upah yang lebih layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Fadli menuturkan, pemerintah tak boleh menganggap sepele pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Apalagi, banyak warga negara asing yang menjadi pekerja kasar. Menurutnya, itu akan mengancam keberadaan buruh Indonesia.
Buruh Harus Bangun Solidaritas
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Idil Akbar mengatakan, buruh harus membangun solidaritas jika ingin mendirikan partai. Hal itu untuk menguatkan posisi partai.
"Bukan hanya pada persoalan terjalin pada ikatan emosional yang sama tetapi lebih pada jaminan akan dibawa kemana kepentingan kaum buruh secara konkret," kata Idil kepada CNNIndonesia.com.
Dia mengatakan, buruh juga perlu membuat langkah-langkah strategis sebagai kerangka aksi dalam membawa kepentingan buruh secara politik.
Karenanya, partai buruh juga perlu membangun jaringan yang lebih luas terutama dengan partai-partai buruh di luar negeri yang telah memberi pengaruh politik bahkan menjadi partai berkuasa di negaranya.
"Saya kira jika ini dimiliki oleh partai buruh Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan partai ini akan mendominasi kekuasaan politik nantinya," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan ribu buruh Indonesia menjadi saksi diresmikannya dua organisasi, Rumah Rakyat Indonesia dan Organisasi Rakyat Indonesia, Minggu (1/5). Dua ormas ini dipersiapkan bertarung di pemilihan presiden 2019.
RRI dan ORI merupakan organisasi multisektor yang diikuti buruh, petani, pemuda, nelayan dan mahasiswa. Dua organisasi ini nantinya akan menjadi wadah untuk memperjuangkan nasib buruh di parlemen dan pemerintah lewat jalur regulasi. (bag)