Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung mengatakan, tidak ada pembayaran tebusan dalam proses pembebasan sepuluh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, baik oleh pemerintah maupun perusahaan.
"Yang jelas tidak ada yang bayar," ujar Pram, panggilan akrab Pramono, saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5).
Dia mengatakan, pembebasan para anak buah kapal hasil upaya diplomasi total dari pemerintah, khususnya presiden dan para pembantunya. Selain itu, ada pula keterlibatan para pihak di luar pemerintah yang mengupayakan pembebasan.
Namun Pram tak mau menyebut berbagai pihak tersebut. Dia mengatakan, semua pihak yang membantu upaya pembebasan berada dalam koordinasi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya para pihak banyaklah, dan tentunya sekarang yang jelas sudah dibebaskan, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya dan juga dari pihak yang kami tahu," kata Pram.
Empat Sandera
Terkait upaya pembebasan empat WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf, kata Pram, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Filipina Benigno Aquino.
"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking kita hubungan pemerintah dengan pemerintah berjalan baik," kata Pram.
Dia mengatakan, empat orang tersebut disandera dengan kelompok yang berbeda dari para penyandera sepuluh ABK yang sudah dibebaskan. Meski demikian, Pram menyatakan, pemerintah sudah mengetahui keberadaan empat sandera yang belum dibebaskan.
"Ya, kelompoknya ini berbeda tapi kami posisinya sudah tahu," ujar Pram. "Mereka kan ada faksi-faksinya dan itu yang masih ditunggu."
Pram tidak mau menyebut rencana pemerintah dalam membebaskan empat sandera, selain membayar tebusan. "Itu rahasia perusahaan," ujarnya.
(pit)